Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Senin (3/10/2022).
Deklarasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, salah satunya terkait dengan masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta yang belum berakhir.
Apakah pencalonan Anies tersebut - seperti pula halnya dengan penerimaannya untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem - tidak melanggar etika dalam kehidupan berdemokrasi?
Seperti diketahui, masa jabatan Anies baru resmi berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Dosen Ilmu Politik Fisipol Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Osbin Samosir mengatakan memang tidak ada aturan yang melarang, dan karena itu semua orang boleh -boleh saja dari segi aturan.
“Tetapi fatsun politik tidak sekadar aturan atau hukum positif saja, tapi berlaku yang namanya etika dalam demokrasi. Etika itu adalah memastikan tanggung jawab seorang pejabat negara untuk fokus pada tugas-tugas pokoknya,” ujarnya menjawab Indonews.id di Jakarta, Kamis (6/1).
Karena itu, kata Osbin, ketika seseorang masih aktif sebagai gubernur tiba-tiba mengiyakan dirinya secara resmi sebagai bakal calon Presiden, tentu saja sikap itu tidak etis. Apalagi masa jabatan Gubernur DKI yang diemban Anies Baswedan tinggal hitungan satu-dua minggu.
“Kog tidak sabar lagi menunggu sampai habis masa jabatan sebagai gubernur. Padahal pencalonan presiden pun masih sangat jauh di depan, kog tidak sabar banget sih. Sangat mungkin muncul persepsi seolah Gubernur Anies tidak sadar diri lagi sebagai gubernur DKI Jakarta,” kata Osbin.
Apakah partai politik, dalam hal ini Partai Nasdem, yang mencalonkan Anies turut disalahkan?
Menurutnya, tentu saja tujuan utama partai politik adalah meraih setinggi tingginya simpati pemilih, yang salah satu di antaranya melakukan langkah cepat dalam meraih dukungan pemilih terhadap salah seorang kandidat yang dibayangkan mencalonkan diri sebagai calon presiden. Karena itu, bagi partai politik itu sah sah saja.
“Yang harus menahan diri adalah orang per orang yang bersangkutan yakni si pejabat negara dimaksud (Anies Baswedan, red),” pungkasnya.
Sebelumnya, Nasdem menyatakan mendukung tiga nama bakal capres berdasarkan hasil Rakernas Nasdem pada Juni lalu. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. ***