IPW Desak Polri Jelaskan Nasib Masyarakat yang Disandera KKB di Papua

Jakarta, INDONEWS.ID-Terkait tindakan penyanderaan oleh pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Ind Police wacth (IPW) mendesak Polri segera menjelaskan nasib ribuan warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata di Mimika Papua. Sebab keberadaan para masyarakat sudah seminggu disandera. Demikian ditegaskan Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

“Untuk melakukan pembebasan sandera itu Polri perlu mengerahkan Brimob dan Densus 88 serta meminta bantuan TNI,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya kepada iNDONEWS, Senin (13/11/2017).

Neta mengaku, pihaknya memahami medan yang berat menjadi kendala untuk mengatasi kasus ini dengan cepat. Namun dengan operasi intelijen, Polri diharapkan bisa mengetahui nasib warga yang disandera untuk kemudian diumumkan ke publik.

Meski penyanderaan ini sudah hampir seminggu, IPW berkeyakinan Polri mampu menyelesaikan kasus ini dan segera melakukan operasi pembebasan dengan cepat.

Neta menilai, aksi penyanderaan di Mimika menunjukkan Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua makin agresif saja. Aksi kelompok ini yg menyandera ribuan warga di dekat lokasi tambang emas Freeport ini tentunya tak bisa dibiarkan berlama lama. Pemerintah harus segera meminta Polri bertindak tegas. Sebab tidak seorang pun warga negara Indonesia boleh disandera, baik oleh saudara sebangsanya maupun oleh orang lain.

Untuk itu, Neta mengimbau, Polri harus membebaskan korban penyaderaan dan segera menangkap pelakunya. Tindakan penyanderaan ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan berlama lama karena nantinya dikhawatirkan akan menjadi preseden yang berulang.

Neta menjelaskan, pihaknya melihat aksi penyanderaan di Mimika ini sebagai modus baru dalam konflik Papua yg selama ini dimotori oleh kelompok2 yg menamakan dirinya sbg Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sepertinya ada strategi baru dari OPM.

Sebab dari penelusuran IPW, terlihat adanya perubahan strategi, yakni dari OPM menjadi Papua Barat Merdeka. Kini markas Papua Barat Merdeka berada di Fiji, negeri kecil di Samudera Pasifik. Markasnya berada di ibukota Suva dan sangat refresentatif.

Rupanya, OPM ini sudah memindahkan markasnya dari Australia ke Fiji dan berganti nama dengan Papua Barat Merdeka. Mereka tidak lagi menyebut dirinya sebagai OPM tapi sebagai Papua Barat Merdeka. Sepertinya pergeseran markas dan perubahan organisasi ini berkaitan dengan pergeseran strategi mereka. Bisa jadi penyanderaan terhadap begitu banyak warga yang mereka lakukan pekan lalu di Mimika adalah bagian dari strategi baru mereka.

Selama ini OPM tidak pernah melakukan penyanderaan warga, apalagi dengan begitu banyak jumlah warga yang disandera. Agaknya pemerintah perlu mengantisipasi manuver baru kelompok kriminal bersenjata di Papua ini, apalagi setelah mereka membuka markasnya di Fiji dan melakukan penyanderaan terhadap warga Mimika.(hdr)