Dukung Jokowi, TGB Siap Hadapi Risiko Politik

Jakarta, INDONEWS.ID - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, siap menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres), mendampingi Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

TGB juga menegaskan siap menerima sanksi atau risiko apapun, termasuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat terkait sikap politiknya itu. Bahkan jika keputusannya bertentangan dengan partainya, dia akan tetap pada posisinya yaitu mendukung Jokowi.

"Kalau bertentangan dengan Demokrat, saya tetap pada posisi saya. Keputusan saya untuk mendukung Bapak Jokowi sudah bulat. Kalau ada risiko atas pilihan itu, saya akan hadapi," kata TGB kepada wartawan di Kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Dikataka, sikap politiknya merupakan pilihan pribadi dan tidak mewakili partai. Sementara, terkait kesiapan menjadi Cawapres Jokowi, Gubernur NTB itu ingin berkontribusi dalam posisi jabatan publik manapun untuk berbakti bagi bangsa Indonesia.

"Suatu kehormatan yang luar biasa. Terlepas dari kesadaran keterbatasan, kemampuan secara individu. Siapapun anak bangsa jangankan dalam posisi Cawapres, dalam posisi apapun yang bisa bekerja untuk republik yang kita cintai ini, ya tentu itu suatu kehormatan," jelasnya.

TGB menilai kepemimpinan Jokowi selama empat tahun terbilang berhasil. Presiden Indonesa itu membawa perubahan di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Itu berdasarkan pencermatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemerintahan selama empat tahun.

Dia mengakui, hingga saat ini belum berkomunikasi dengan Ketua Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait sikapnya mendukung Jokowi.

Di sisi lain, TGB meyakini Demokrat tak akan pernah mengeluarkan larangan atau sanksi bagi kader yang menyuarakan aspirasi maupun bentuk dukungan terhadap calon tertentu.

"Sepemahaman saya tidak pernah ada larangan untuk menyuarakan aspirasi. Apalagi aspirasi itu aspirasi saya pribadi. Saya sudah cukup lama meminta waktu bertemu dengan bapak ketum (SBY) tapi mungkin karena beliau banyak kesibukan yang lain sehingga sampai sekarang belum diberi waktu atau belum ada kesempatan.

TGB sebelumnya menyatakan bahwa perubahan kepemimpinan nasional dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah ekonomi khusus di Mandalika dan NTB, yang saat ini tergolong sukses. Jadi harus didukung dan dibutuhkan dua periode untuk menuntaskan visi, misi, dan transformasi. (ato)