Ilustrasi LRT di Palembang (istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Direktur CBA ( Center For Budget Analysis) Uchok Sky khadafi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi jangan fokus Operasi tangkap tangan kepala daerah saja. Tapi juga harus fokus kepada kementerian yang menangani pembangunan Infrastruktur Jokowi.
Pasalnya, kata Uchok, pihaknya menemukan kejanggalan dalam pembangunan LRT (Ligth Rail Transit) di Palembang, setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, ternyata mengalami mogok.
"Padahal sebuah peresmian sebuah proyek, menandai dimulai penggunaan proyek LRT tersebut," kata Uchok dalam kererangan elektroniknya Kepda INDONEWS, Selasa (14/8/2018).
Menurut Uchok, proyek LRT di Palembang bukannya lancar digunakan publik, malahan mengalami Mogok LRT tersebut. Hal ini ada tanda tanda kejanggalan yang tak bisa disembunyikan oleh pihak kementerian perhubungan.
kemudian, dugaan kejanggalan tersebut, bisa dilihat dari Nilai Investasi pembangunan LRT Sumatera Selatan, yang dimulai dari Stasiun Bandara Internasional sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring sport City, menelan biaya sebesar Rp.12.5 triliun.
"Berarti setiap satu Kilometer pembangunan LRT sepanjang 23.4 KM, bisa menghabiskan anggaran antara USD.37 sampai 40 juta, atau sekitar Rp.520 miliar. Dan hal ini dinillai terlalu mahal dan cenderung ada dugaan mark up kalau biasanya hanya sekitar 8 juta Dollar per KM," ujarnya.
maka dari persoalan ini, kata Uchok, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan.
"Kami dari CBA meminta kepada KPK untuk segera melakukan pemanggilan kepada Menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan pihak Waskita Karya. Pemanggilan ini dalam rangka untuk pemeriksaan bukan saja, pembangunan jalan rel kereta api, tapi juga memeriksa kereta api yang mogok, apakah Kereta api tersebut barang baru atau rongsokkan," tegasnya. (Hdr)