Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.(Foto:Kompas.com)
Jakarta,INDONEWS.ID - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, musyawarah nasional Partai Golkar akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019 mendatang. Hal ini ia sampaikan untuk menjawab pernyataan kader Golkar Bambang Soesatyo yang mengatakan, Golkar seharusnya melaksanakan Munas sebelum bulan Oktober.
Menurut Airlangga, partai politik termasuk Golkar memiliki aturan tersendiri dalam melaksanakan Musyawarah Nasional. Dewan Pimpinan Pusat(DPP) hanya mengikuti ketetuan organisasi untuk melaksanakan kegiatan partai seperti Munas.
"Kan masing-masing (partai) punya mekanisme sendiri-sendiri," kata Airlangga seperti dilansir cnnindonesia, Selasa,(13/08/2019)
Airlangga pun menjelaskan, Partai Golkar sejak kepemimpinan Jusuf Kalla (JK), Aburizal Bakrie alias Ical, Munas Golkar terakhir 2014 dan Munaslub pada 2017, tetap dilaksnakan pada bulan Desember. Ini dilakukan karena DPP berusaha melaksanakan aturan internal dalam partai.
Baca juga : Pemerintah Terus Implementasikan Berbagai Strategi Menjaga Momentum Perekonomian Nasional yang Baik
"Jadi kami mengikuti mekanisme yang ada," jelas Airlangga.
Sementara sebelumnya, kader Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, parpol pendukung Jokowi-Ma`ruf, semestinya sudah selesai melaksanakan konsolidasi organisasi pada akhir bulan September atau awal Oktober.
Bambang sendiri mengakui, hal ini merupakan pendapat pribadi. Tetapi, ia melihat hal penting agar parpol lebih fokus untuk mengawal pemerintahan yang baru.
"Ini pendapat saya pribadi seharusnya memang parpol-parpol pendukung pemerintah itu konsolidasinya udah selesai sebelum 1 Oktober. Seperti apa yang dilakukan PDI Perjuangan harusnya jadi contoh dari partai politik (pendukung) pemerintah lain," jelas pria yang akrab sapa Bomsoet tersebut.
Ia mencontohkan, PDI Perjuangan telah melakukan kongres partai sebelum bulan Oktober. Selain itu, PKB juga sudah menjadwalkan kongres sebelum Oktober. Hal ini dilakukan agar konsolidasi partai tidak mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-Ma`ruf Amin.
"Sehingga pemerintah ke depan tidak terganggu lagi dengan konsolidasi partai yang bisa saja akan ganggu jalannya pemerintahan," ungkapnya.
Bamsoet juga menegaskan kembali untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar. Ia semakin yakin, karena Partai Golkar tidak pernah mengenal kata aklamasi dalam proses pemilihan ketua umum.
"Di Golkar tidak terkenal dengan istilah aklamasi. Dalam AD/ART itu jelas diatur bahwa tahap penjaringan calon itu ada di area Munas yang dipilih secara langsung yang harus didukung melalui voting sekurang-kurangnya 30 persen dari total peserta munas," pungkasnya.*(Marsi)