Seminar Kebangsaan bertajuk “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?” di Balai Sarwono, Jalan Madrasah Nomor 14, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Kamis (3/10). (Foto: Indonews.id)
Jakarta, INDONEWS.ID – Lima tahun yang telah lewat ini pemeritah telah gagal membangun revolusi mental. Padahal revolusi mental merupakan program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, untuk lima tahun ke depan, Presiden Jokowi harus memimpin langsung program revolusi mental.
“Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudaayaan) telah gagal melaksanakan program revolusi mental. Karena itu, Presiden Jokowi harus memimpin langsung program tersebut karena program ini sangat penting untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini,” ujar pengamat sosial politik dan pegiat media sosial, Rudi S Kamri dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?” di Balai Sarwono, Jalan Madrasah Nomor 14, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Kamis (3/10).
Rudi mengatakan dalam pelaksanaan pilpres 2019 lalu, sebagian besar, yaitu hampir 70 persen pemilih PNS yang tidak memilih Jokowi-Maruf Amin. Demikian juga sebanyak 70 persen lebih dari pegawai BUMN yang tidak memilih Presiden Jokowi. “Hal ini menunjukkan bahwa Menko PMK gagal melakukan revolusi mental terhadap para aparatur sipil negara,” ujarnya.
(Suasana diskusi Indonews.id. Tampak Rio Sarwono, Pemimpin Umum Indonews.id, foto: Indonews.id)
Rudi mengatakan, selain dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, program revolusi mental ini harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. “Program ini harus bisa menyasar hingga ke seluruh lapisan masyarakat kita,” ujarnya.
Terkait dengan demonstrasi beberapa hari ini, Rudi mengatakan bahwa para pendukung Jokowi terlihat sangat solid menghadapi aksi demonstrasi tersebut. Para pendukung Presiden ketujuh ini terlihat bersatu padu menghadapi berbagai aksi yang hendak menggagalkan pelantikannya pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Pendukung Jokowi terlihat sangat solid menghadapi berbagai isu yang terkait dengan pelantikan Presiden jelang 20 Oktober nanti. Pendukung Jokowi di media sosial juga sangat solid,” ujarnya.
Rudi menengarai aksi para mahasiswa itu telah ditunggangi kelompok tertentu. Pasalnya, aksi itu bukan hanya sekadar meminta Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK atau menolak pengesahan sejumlah UU. “Presiden Jokowi sudah mengatakan untuk mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK. Tetapi apakah demonstrasi itu akan berhenti, ternyata tidak. Dan itu ternyata terkait dengan pelantikan Presiden pada 20 Oktober,” pungkasnya. (Very)