Oleh: Stanislaus Riyanta *)
Faktor politik, hukum, dan keamanan sangat menentukan dan menjadi penentu stabilitas negara Indonesia. Berbagai peristiwa terkait polhukam telah terjadi pada 2017. Pelajaran berharga dapat dipetik dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk menghadapi 2018 yang lebih dinamis dan politis. Pemerintahan Joko Widodo yang telah bekerja keras bersama telah berhasil membawa bangsa ini di penghujung 2017 dengan aman dan kondusif, serta menatap 2018 lebih positif.
Joko Widodo, sebagai Presiden yang mempunyai latar belakang sipil, mempunyai tantangan berat dalam mengelola bidang politik, hukum dan keamanan Indonesia. Namun dengan kepiawaiannya dan kapabilitas orang yang dipercaya untuk membantunya, Indonesia relatif tergolong aman dan kondusif. Meskipun demikian masih ada beberapa kejadian seperti politik SARA dan aksi teror yang mencederai kondusifitas Indonesia.
Refleksi 2017
Untuk dapat menarik pelajaran berharga pada 2017 tentu diperlukan suatu refleksi atas apa yang telah terjadi, dampak yang ditimbulkan dan perkiraan yang akan terjadi pada masa berikutnya. Beberapa hal yang menjadi catatan penting terkait polhukan pada 2017 adalah sebagai berikut :
Terdesaknya kelompok radikal ISIS di Timur Tengah membuat kekuatan ISIS terurai. Sebagian dari kelompok ISIS menuju Afganistan, sebagian lagi kembali ke negara asalnya termasuk yang berasal dari Filipina dan Indonesia. Dampak bagi Indonesia adalah terjadi arus balik WNI simpatisan ISIS dari Timur Tengah ke Indonesia.
WNI arus balik ini mempunyai karakteristik beragam. Ada yang kecewa dengan ISIS karena tidak sesuai dengan janji-janji yang disampaikan, namun ada pula yang diduga justru membawa ideologi radikal yang lebih kuat. Kelompok pembawa ideologi ini diperkirakan saat ini menjadi sel tidur untuk menghindari deteksi dari aparat keamanan Indonesia. Kinerja aparat keamanan dalam mencegah dan menangani aksi teror pada 2017 cukup baik. Beberapa pencegahan dalam bentuk penangkapan anggota kelompok radikal yang disertai material untuk melakukan teror merupakan kinerja nyata aparat keamanan dalam mewujudkan keamanan di Indonesia.
Di sisi lain, kelompok pengusung ideologi anti Pancasila dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah melalui Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas. Tentu saja kelompok ini melakukan perlawanan dengan cara membelokkan isu bahwa pemerintah anti agama tertentu. Selain itu kelompok ini juga melebur dengan kelompok-kelompok tertentu pada saat unjuk rasa sekaligus unjuk gigi menyuarakan kepentingannya. Meskipun sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, namun secara signifikan pemerintah belum melakukan tindakan-tindakan sebagai pencegahan pada saat kelompok tersebut menggunakan kedok agama sebagai pelindung gerakannya.
Dinamika politik di Indonesia pada 2017 tercoreng dengan maraknya politik yang menggunakan identitas SARA. Secara kuat hal ini terjadi pada Pilkada DKI, dimana isu-isu SARA menguat dan mengerucut menjadi polarisasi basis massa. Isu agama yang sangat kuat terjadi hingga memenuhi ruang media massa maupun media sosial.
Pilkada DKI yang sudah usai dan menghasilkan pemimpin baru dikhawatirkan akan direplika pada pilkada serentak 2017 dan Pilpres 2019. Berbagai aktivitas lanjutan sebagai serial penggalangan masa pada Pilkada DKI terus berlanjut hingga akhir 2017 dengan memanfaatkan berbagai isu sebagai daya tarik penggalangan massa. Salah satu isu yang digunakan untuk menggalang kekuatan massa adalah isu bela Palestina, walaupun cenderung kekuatan massa mulai menyusut seiring dengan kedewasaan masyarakat yang menginginkan agama tidak menjadi alat politik.
Hubungan antar lembaga negara yang sempat panas dan menyita perhatian publik terjadi antara Polri dan TNI. Pernyataan Panglima TNI yang menyebutkan ada pengadaan ribuan senjata oleh institusi non militer, yang disusul dengan polemik pengadaan senjata Polri yang dianggap sebagai senjata mematikan menjadi titik kritis hubungan antara TNI-Polri. Polemik ini dapat diakhiri dengan baik. Kegaduhan-kegaduhan dapat dibatasi dan tidak melebar pada kinerja lembaga.
Pada akhir tahun ini hubungan TNI-Polri semakin mesra dan membaik. Panglima TNI yang baru Marsekal Hadi, terlihat sangat kompak dengan Kapolri Jendral Tito. Publik disuguhi sinergitas dan kekompakan antara TNI-Polri dengan tampilnya Panglima TNI dan Kapolri secara bersama-sama.
Permasalahan hubungan antara lembaga negara terjadi juga antara KPK dengan lembaga lain. KPK yang bertugas memberantas korupsi, langkah-langkahnya banyak dikritisi secara kuat oleh lembaga lain seperti DPR. Meskipun KPK tetap mendapat dukungan dari masyarakat, namun kegaduhan yang disebabkan konflik antara KPK dengan lembaga negara lainnya membuat situasi pemerintahan kurang baik dan elok di mata masyarakat. Serangan terhadap KPK membuat asumsi publik terhadap pemerintah kurang serius terhadap pemberantasan korupsi.
Prediksi 2018
Tahun 2018 adalah tahun politik dan akan diwarnai dengan isu SARA. Pilkada DKI pada 2017 akan diduplikasi modelnya oleh kelompok tertentu sebagai strategi meraih kemenangan. Mudahnya masyarakat pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan identitas SARA dimafaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendulang suara. Dampaknya tentu saja akan terjadi polarisasi.
Isu SARA berkembang menjadi kelompok pendukung pemerintah (Joko Widodo) dan oposisi pemerintah. Kelompok oposisi pemerintah akan menggunakan isu SARA bahwa pemerintah tidak mendukung agama tertentu, pro dengan asing, dan tidak berpihak kepada kelompok yang diberi istilah pribumi. Model ini diciptakan untuk menggalang basis masyarakat tertentu terutama pada daerah pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kemungkinan Kalimantan Barat.
Untuk daerah Jawa Timur, Sumatera Utara, dan daerah lain diperkirakan mempunyai daya tangkal yang cukup kuat untuk disusupi isu SARA dalam kegiatan politiknya, meskipun tetap saja usaha untuk menggalang masa dengan daya tarik SARA dilakukan secara masif.
Semakin banyaknya (oknum) penegak hukum yang terjerat kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia tidak maksimal. Kasus suap yang mendominasi tersangkutnya penegak hukum oleh KPK ini menjadi catatan buruk penegakan hukum di Indonesia. Korupsi bisa dianggap sebagai faktor utama penegakaan hukum di Indonesia menjadi tidak maksimal. Korupsi juga menjadi faktor ketidakpercayaan publik terhadap hukum di Indonesia. Perbaikan mekanisme hukum di Indonesia harus diawali dengan pemberantasan korupsi dan perbaikan karakter penegak hukum agar tidak mudah tergoda dengan suap.
Pada 2018 diperkirakan kasus korupsi masih akan menjadi hambatan utama penegakan hukum di Indonesia. Selain itu kepentingan politik juga akan menjadi penghambat penegakan hukum. Hukum yang masih belum bebas dari kepentingan politik ini harus diwaspadai terutama jika digunakan sebagai instrumen kelompok tertentu dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Independensi penegak hukum menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Joko Widodo pada 2018.
Dengan konsilidasi TNI dan semakin kompaknya hubungan TNI dan Polri, maka situasi keamanan Indonesia pada 2018 diperkirakan akan membaik. Meskipun pada 2018 Indonesia menghadapi Pilkada serentak, namun profesionalisme TNI-Polri yang lebih bebas dari kepentingan politik diperkirakan mampu mengawal Pilkada 2018 lebih baik.
Ancaman kejahatan trans nasional seperti terorisme dan narkoba diperkirakan dapat ditangani lebih baik. Membaiknya hubungan antara TNI-Polri dan lembaga lain seperti BIN, BNPT dan BNN menjadi faktor penting pencegahan dan penanganan ancaman yang dapat menganggu eksistensi negara.
Tantangan yang diperkirakan akan terjadi pada sektor keamanan adalah ancaman kelompok-kelompok tertentu yang mengusung isu separatisme seperti di Papua. Selain itu Pilkada serentak di Papua patut menjadi catatan khusus mengingat kemungkinan adanya pihak lain yang melakukan pengkondisian agar Papua terus bergejolak diperkirakan masih ada. Kunci utama untuk menangani keamanan di Papua adalah adanya kerjasama yang kuat antara TNI, Polri, BIN dan Pemerintah Daerah.
Kesimpulan
Pada 2018 Indonesia akan melakukan Pilkada serentak. Tantangan utama adalah bagaimana Pilkada tersebut dapat berlangsung dengan aman dan kondusif serta bebas dari politik identitas. Daerah yang patut diwaspadai terkait politik identitas adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan kemungkinan di Kalimantan Barat. Selain itu daerah yang harus diperhatikan terkait potensi konflik politik yang menyebabkan gangguan keamanan adalah Papua.
Ancaman politik identitas dengan isu SARA diperkirakan akan menjadi permasalahan utama pada bidang polhukam Indonesia 2018. Jika pemerintah tetap kompak dan tegas dalam menghadapi permasalahan tersebut maka diperkirakan tahun 2018 dapat dilalui dengan tetap aman dan damai.
Pemerintah wajib menjaga situasi agar aparat keamanan dan lembaga lainnya tetap profesional, kompak, dan berorientasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan lembaga negara harus bebas dari kepentingan politik praktis. Jika hal ini tidak bisa dilakukan maka tahun 2018 tidak akan lebih baik dari 2017. (*)
*) Stanislaus Riyanta, pengamat intelijen dan keamanan, alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, saat ini sedang studi Doktoral di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.