INDONEWS.ID

  • Selasa, 12/11/2019 16:59 WIB
  • Pimpin Ratas, Jokowi Ingin Program Kartu Pra Kerja Dapat Segera Diimplementasikan

  • Oleh :
    • Ronald
Pimpin Ratas, Jokowi Ingin Program Kartu Pra Kerja Dapat Segera Diimplementasikan
Presdiden Joko Widodo dan Kartu Pra Kerja. (Foto : Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk segera melakukan reformasi pendidikan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai Program Kartu Pra Kerja dan juga mengenai Pendidikan dan Beasiswa di Kantor Presiden pada Selasa, (12/11/2019).

Baca juga : Mendagri Ingatkan Pj. Gubernur Maluku Jaga Tingkat Inflasi

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk segera dapat mengimplementasikan Kartu Pra Kerja di tahun 2020. Hal tersebut diharapkan bisa membuat para pencari kerja yang memiliki Kartu Pra Kerja dapat memilih pelatihan dan kursus yang diminatinya.

"Oleh karena itu, terkait dengan reformasi sistem pendidikan saya meminta Kartu Pra Kerja segera diimplementasikan tahun depan saya minta. Sehingga pencari kerja pemilik Kartu Pra Kerja bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati." ujar Presiden Jokowi.

Baca juga : Mendagri Lantik Sadali Ie sebagai Pj. Gubernur Maluku

Dalam arahannya, Jokowi mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan yang ada, sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SMP ke bawah. Untuk itu, pemerintah akan segera mengimplementasikan Kartu Pra Kerja di tahun depan, sehingga para pencari kerja pemilik kartu pra kerja dapat memilih pelatihan dan kursus yang diminati. 

Tak hanya itu, Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk segera melakukan reformasi sistem pendidikan. Karena menurutnya, terobosan-terobosan yang cepat tersebut  sangat diperlukan sehingga pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

Baca juga : BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

"Saya tekankan bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur an kemajuan teknologi sehingga perwujudan pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau geografis Indonesia yang luas bisa dilakukan, karena mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang ada," beber Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa dirinya akan mereformasi sistem pendidikan nasional dari hulu. Nadiem bahkan menuturkan, bahwa generasi muda Indonesia, dimulai dari para pelajar harus menguasai beragam bahasa, mulai dari bahasa asing hingga coding. 

Disamping itu, Mendikbud Nadiem juga menjelaskan, bahwa nasionalisme sempit harus dikesampingkan, agar Indonesia dapat mendatangkan pakar dari negara-negara asing, sehingga ada transfer teknologi guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia. (rnl)

 

 
Artikel Terkait
Mendagri Ingatkan Pj. Gubernur Maluku Jaga Tingkat Inflasi
Mendagri Lantik Sadali Ie sebagai Pj. Gubernur Maluku
BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
Artikel Terkini
Mendagri Ingatkan Pj. Gubernur Maluku Jaga Tingkat Inflasi
Mendagri Lantik Sadali Ie sebagai Pj. Gubernur Maluku
BNPP Bersama K/L Susun Bahan Masukan Renaksi Tahun 2025 Terkait Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut
Raih Juara Dua "SPM Awards 2024", Pj Bupati Karanganyar: Tujuan Kami Bukan Penghargaan, Ini Hanya Bonus
Ini 5 Fitur Unggulan iPhone 15 Pro Max yang Perlu Anda Ketahui
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas