Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)
Oleh: Muhammad AS Hikam*)
Hari ini (31/07/19) diundang oleh Wantannas RI untuk bicara tentang proyek global yang diprakarsai oleh RRT dibawah Presiden Xi Jinping, yaitu BRI/OBOR ( Belt & Road Initiative/ One Belt One Road). RI telah menandatangani MoU dengan Tiongkok untuk ikut dalam proyek besar tersebut. Pertanyaannya bagaimana mengoptimalkan kerjasama tersebut bagi kepentingan NKRI di masa depan?
Pro dan kontra selalu akan ada tentang OBOR karena baik yang setuju maupun yang menolak atau yang masih ragu-ragu juga terus ada. Saya termasuk yang setuju namun dengan beberapa catatan kritis, khususnya dalam dimensi politik baik domestik maupun internasional.
Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan global yang menyaingi hegemon seperti AS harus disikapi secara proporsional dan rasional. Proyek global OBOR juga demikian. RI sah sah saja terlibat di dalamnya dengan kehati-hatian agar tak terjebak dalam apa yang disebut "China`s Debt Trap" alias jebakan hutang kepada Tiongkok, sebagaimana dialami negara-negara lain seperti Jibouti, Sri Lanka, Angola, dll.
Baca juga : Perkuat Sinergisitas Pusat dan Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Harap Gubernur Optimalkan Peran GWPP
Saya kebagian menyoroti aspek politik dan kamnas dalam diskusi tersebut dan mengingatkan pentingnya mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap OBOR. Jangan sampai kerjasama yang baik tersebut diganggu oleh politisasi yang bermuatan dan berbasis identitas. Sosialisasi yang terbuka dan menyeluruh kepada publik adalah salah satu yang perlu dilakukan Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahan beliau nanti.
OBOR bukan hanya urusan ekonomi semata, tetapi juga melibatkan politik, sosial, budaya dan Kamnas. Jika RI bisa mengambil manfaat dan tak menjadi tergantung kepada kekuatan luar, maka ia bisa menjadi wahana dan instrumen pemajuan bangsa dan NKRI.
*) Muhammad AS Hikam, penulis adalah pengamat politik dari President University