Kebakaran Hutan dan Lahan Meningkat, Ini Permintaan Wahli ke Pemerintah

Jakarta,INDONEWS.ID - Wahana Lingkungan Hidup(Wahli) meminta kepada pemrintah untuk melakukan langkah-langkah dalam mencegah terjadinya peningkatan kebakaran hutan dan lahan(Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati untuk mengingatkan pemerintah soal pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Yaya dalam penjelasanya mengatakan, pemerintah mesti memperhatikan secara khusus lahan gambut yang sering kali menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Karena itu, pemerintah mesti mengambil langkah -langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

"Yang urgent dilakukan itu adalah segera membasahi lahan gambut, itu harus, urgent," kata Yahya seperti dilansir CNNIndonesiacom, Jakarta, Kamis,(15/08/2019)

Wahli sendiri, kata Yaya, menginginkan agar perusahaan yang mempunyai izin mengelola lahan, mesti ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pemulihan kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya kerja dari pemerintah.

Terhadap perizinan pengelolaan kawasan hutan, lanjut Yaya, pihak Wahli meminta kepada pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara ketat terhadap perizinan yang ada. Karena, pemerintah selama ini memberi izin kepada perusahaan tanpa pertimbangan resiko dari perizinan tersebut.

"Pemerintah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan monitoring sehingga kami minta adanya rasionalisasi dari izin-izin ini yang disesuaikan dengan kapasitas monitoring pemerintah," jelasnya.

Selain itu, Walhi juga meminta kepada pemerintah untuk mengurangi penguasaan lahan. Hal ini dilakukan untuk mencegahnya terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang semakin sering terjadi di beberapa wilayah.

"Kami ingin menyampaikan kemarahan kami atas ketidakberdayaan negara terhadap korporasi," ungkapnya.

Walhi juga meminta kepada pemerintah untuk membuka kepada masyarakat soal kepemilikan lahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan pemerintah dengan mudah mengidentifikasi titik panas yang muncul dan meminta pertanggungjawaban dari pemilik lahan terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

"Sehingga kita tahu itu ketika ada hotspot kita sudah bisa langsung, pemerintah sudah bisa langsung menyasar itu perusahaan punya siapa dan harus segera dilakukan tanggung jawab di sini," pungkasnya.*(Marsi)