Nasional

DPD Dorong DPR dan Pemerintah Segera Bahas RUU Daerah Kepulauan

Oleh : Marsi Edon - Selasa, 25/02/2020 21:01 WIB

DPD RI menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan kepada DPR RI untuk segera dibahas bersama pemerintah menjadi satu UU.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - DPD RI mendorong DPR  dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi satu UU. DPD mendorong percepatan pembahasan RUU ini karena akan mempercepat pembangunan daerah kepulauan termasuk daerah pulau kecil terluar.

Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam keterangannya menerangkan, RUU Kepulauan ini mengatur mengenai upaya perlindungan khusus bagi masyarakat di pulau-pulau kecil terluar. Dengan demikian, ada jaminan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pulau terluar yang selama ini sering diabaikan.

"Dalam RUU Kepulauan diatur mengenai jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca buruk dan ekstrem. Diatur juga mengenai layanan pendidikan dasar dan menengah, dan kesehatan yang ditanggung oleh negara. Bantuan biaya studi di sekolah tinggi perikanan, perhubungan, kesehatan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian terkait," kata Sultan usai mengikuti penyerahan RUU inisiatif DPD RI tentang Daerah Kepulauan kepada DPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek DPR/MPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/02/2020)

Jika RUU telah menjadi UU, kata Sultan, daerah kepulauan di Indonesia akan mendapatkan dana khusus dari APBN. Adapun mekanisme alokasi dari dana khusus yakni ada penambahan dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini diterima oleh Pemerintah Daerah dari APBN.

"Daerah-daerah kepulauan ini nantinya akan mendapatkan Dana Khusus Kepulauan (DKK) yang nilainya minimal lima persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DKK diperuntukkan bagi dan dikelola Pemda Kepulauan yang alokasi dan penyalurannya lewat mekanisme transfer ke daerah. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran DKK diatur dalam peraturan menteri di bidang keuangan,”ungkapnya.

Lebih lanjut Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan, RUU tentang Daerah Kepulauan telah disusun DPD RI sejak tahun 2017. RUU tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.

RUU ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian, dan pengembangan potensi laut demi mewujudkan kesejahteraan masyarakar daerah kepulauan.

"Saat ini, RUU Daerah Kepulauan menjadi Prioritas dalam Prolegnas 2020 yang kami harapkan bisa segera dibahas bersama dengan Pemerintah dan DPR RI,” tegasnya.

Selama ini, perspektif pembangunan di Indonesia lebih didasarkan pada daratan, padahal sebagian wilayah Indonesia merupakan kepulauan. Hal ini menyebabkan terjadi kesenjangan (disparitas) pembangunan dari daerah-daerah yang berkarakter kepulauan yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia.

Oleh karenanya, diperlukan upaya percepatan pembangunan daerah kepulauan untuk menyeimbangkan pembangunan, pemenuhan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik yang optimal antara barat dan timur Indonesia.

"Dalam pandangan DPD RI, kewenangan pemerintah daerah kepulauan mengacu pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982, sebagai konsekuensi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun yang perlu diperhatikan, kewenangan pemerintah daerah kepulauan tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah laut,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan beberapa butir penting yang menjadi alasan kuat untuk melahirkan RUU Daerah Kepulauan adalah Ruang yaitu pemulihan wilayah laut Kabupaten/Kota, Urusan yakni tambahan kewenangan atas sejumlah urusan yang berkarakter kepulauan serta uang yakni pemberian dana khusus kepulauan diluar DAU yang sudah seratus persen memasukan komponen wilayah laut.

"Ada kesalahan fatal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana konsep daerah provinsi yang berciri kepulauan yang bertentangan dengan konsep Negara Kepulauan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 bahwa bila suatu negara adalah negara kepulauan, maka semua daerahnya adalah daerah kepulauan dan bukan berciri kepulauan,” ungkapnya. (*)

Hadir dalam acara penyerahan RUU tentang Daerah Kepulauan antara lain Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Pimpinan Komite I DPD RI, Ketua PPUU DPD RI, dan anggota DPD RI dari Provinsi Maluku. Sedangkan dari DPR RI, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Komisi II DPR RI dan Badan Legislatif DPR RI.*

 

Loading...

Artikel Terkait