Deklarator KAMI Nilai Gerakan KSP Moeldoko Bentuk Praktik Demokrasi Kotor

Jakarta, INDONEWS.ID - Kisruh yang terjadi di Partai Demokrat terus mendapat perhatian serius publik. Hal ini tidak terlepas dari pelakasanaan Kongres Luar Biasa (KLB) sejumlah mantan Kader Demokrat yang telah telah memilih Kepala Staf Presiden(KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Salah satu Deklator KAMI sekaligus mantan Ketua Umum GMKI, Korneles Galanjinjinay menilai, gerakan politik yang dilakukan oleh KSP Moeldoko merupakan salah bentuk praktik demokrasi kotor. Praktik demokrasi seperti ini tidak patut dicontohi oleh generasi muda di Indonesia.

"Gerakan pengkudetaan ini adalah praktik permainan kotor, harusnya contoh seperti ini sudah kita tinggalkan dan tidak boleh dicontohkan kepada anak muda terlebih gerakan Moeldoko sangat syarat kepentingan dengan upaya kudeta dari eksternal partai Demokrat, kalau pemerintah diam dalam hal ini rakyat bisa menebak bahwa Pak Moeldoko mendapat restu dari Istana," kata Korneles kepada media ini di Jakarta, Senin,(8/03/2021)

Aktivis muda ini kembali mengkritisi posisi Moeldoko sebagai KSP Jokowi. Dalam gerakan politik mengambil secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat, menurutnya, sangat rentan bermasalah karena Moeldoko merupakan salah satu orang penting Istana.

Karena itu, lanjut Korneles, Istina dalam hal Presiden harus berani membuka suara terhadap gerakan politik yang dilakukan Moeldoko. Jika Istana diam seribu bahasa tanpa memberikan komentar apapun, ini berarti bahwa Istana berada dibalik gerakan politik yang dilakukan KSP Moeldoko.

Lebih lanjut Mantan Ketua Umum Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini mengatakan, pengambilalihan Demokrat oleh Moeldoko tidak seharusnya terjadi karena Moeldoko merupakan pejabat Istana dan juga bukan bagian internal partai.

"Tentu hal ini penting bagi kehidupan demokrasi dan politik negara, saya melihat ada kekuatan pemerintah yang bisa mem-bredel partai partai, sangat tidak etis dan tidak elok apabila seorang pejabat lingkaran satu istana mengambil alih partai orang lain, apalagi sejak awal Moeldoko tegas menyatakan tidak terlibat kudeta Demokrat, tapi ujungnya menerima menjadi Ketum versi KLB Sumut, ini namanya pembohongan publik, pejabat negara tidak boleh seperti ini." tegas Korneles.

Apa yang dilakukan oleh Moeldoko, kata Korneles, merupakan tindakan yang telah mencoreng wajah Istinana negara. Wibawa Istinan negara jatuh karena ambisi seseorang untuk menjadi pemimpin Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar bahkan melanggar aturan.

"Publik pasti menduga bahwa manuver Moeldoko ini atas persetujuan jokowi, bagaimana tidak Moeldoko adalah orang yang paling dekat dengan Jokowi, sebagai anak buah Jokowi, Moeldoko pasti lapor ke bosnya, kalau benar ini terjadi, maka tindakan moeldoko sangat fatal mencederai demokrasi dan mencoreng wibawa istana, semoga Pak Jokowi tidak setuju tindakan politik kotor Moeldoko," ungkap Korneles.

Ia berharap, Presiden Jokowi segera mengambil langkah penting menyikapi gerakan politik yang dilakukan oleh KSP Moeldoko. Salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap terhadap keberadaan Moeldoko sebagai KSP, sehingga tidak menggangu kerja Istana.

"Kita berharap Bapak Jokowi segera menindak tegas manuver Moeldoko, untuk memberikan pelajaran demokrasi yang santun dan menyelamatkan wibawa Istana di tengah pandangan publik" tutupnya.*