Penundaan Pemilu, Kepandiran Politik dan Jalan Tol Menuju Negara Gagal

Jakarta, INDONEWS.ID --- Wacana penundaan pemilu merupakan sebuah kepandiran politik yang luar biasa. Pasalnya, selain bertentangan dengan konstitusi, wacana tersebut - jika dilaksanakan - dapat menjadi jalan tol menuju negara gagal. Karena itu, jika wacana tersebut dilaksanakan maka akan menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi bagi bangsa ini.

Hal itu dikemukakan oleh Peneliti Utama bidang Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochtar Pabottingi, dalam acara dialog yang digelar sebuah media, di Jakarta, Rabu malam (2/3).

Saat ditanya siapa saja yang diuntungkan dari wacana tersebut, Mochtar mengatakan, yang diuntungkan adalah pihak kekuasaan dan mereka yang ada di sekeliling kekuasaan. Karena itu, kata Pabottinggi, jika wacana tersebut dilakukan maka akan menimbulkan krisis konstitusional.

Dia mengatakan, penundaan pemilu tidak akan menguntungkan dari segi politik dan ekonomi. Bahkan akan menimbulkan instabilitas politik dan ekonomi. Karena itu, dia menolak argumentasi yang mengatakan bahwa penundaan pemilu dilakukan demi menjaga kondusivitas politik dan terjaganya keberlanjutan ekonomi.

Moctar mengatakan bahwa penundaan pemilu merupakan wacana yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan nalar yang keliru. Penundaan pemilu tersebut adalah residu dari irasionalitas politik selama ini.

“Karena itu, Presiden Jokowi harus membuat pernyataan yang menolak wacana tersebut. Karena, seperti kita ketahui bahwa Bahlil Lahadalia adalah orang dekat Presiden Jokowi dan PKB adalah salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan bahwa ada pihak istana di belakang wacana tersebut. Karena itu pula, Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mau terlibat dalam wacana yang tidak masuk akal tersebut.

“Wacana ini ada pihak istana karena dihembuskan oleh Menteri Bahlil dan partai pendukung pemerintah, yaitu PKB dan PAN,” tegasnya.

Wacara tersebut, menurut Benny, patut dicurigai juga berasal dari cukong Jokwoi yang selama ini menikmati keuntungan ekonomi. Karena itu, mereka ingin terus mendapatkan keuntungan tersebut dari perpanjangan jabatan Presiden Jokowi.

Menurut Benny, Presiden Jokowi merupakan episentrum dari wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu tersebut. “Karena itu, Presiden Jokowi harus memberi penjelasan kepada publik bahwa dirinya tidak menginginkan dan berminat untuk memperpanjang kekuasaannya,” ujarnya.

Jangan Berspekulasi

Pihak istana melalui Ali Mochtar Ngabalin meminta semua pihak untuk menghindari spekulasi politik yang sangat menyesatkan publik. “Karena itu, mari kita gunakan pikiran, nalar dan hati yang jernih,” ujar Ali.

Menurut Ali, Presiden ingin merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2022 mendatang di Ibu Kota Negara Nusantara, di Kalimantan Timur.

Untuk itu juga, Presiden Jokowi telah meminta Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melangsungkan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Presiden Jokowi juga sudah menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut.

“Karena itu, ketika orang membicarakan wacana tersebut di alam demokrasi seperti saat ini, maka hal tersebut dipersilahkan saja. Namun jika ada pendapat yang mendesak agar wacana ini harus dikembalikan pada Presiden Jokowi, maka menurut saya, itu tidak masuk akal,” katanya.

Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, menurut Ali, adalah wacana yang biasa-biasa saja. “Karena itu, jangan dibawa lagi kepada Presiden Jokowi. Wacana ini biasa-biasa saja. Karena itu, silahkan saja dibahas oleh MPR,” katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa PDIP tegak lurus pada konstitusi. Kekuasaan Presiden, kata Djarot, hanya berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, yaitu lima tahun berikutnya.

Karena itu, Djarot menyerahkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut kepada MPR RI.

Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi masih terus berkonsentrasi pada kerja-kerja atau proyek strategis nasional, dari pembangunan jalan tol hingga proyek Ibu Kota Negara (IKN). Belum lagi, persoalan pasca pandemi, bencana alam, kenaikan harga seperti daging, minyak goreng dan lain-lain. “Karena itu, kita jangan direcoki dengan isu murahan seperti ini. Biarkan Presiden Jokowi fokus pada pekerjaannya,” ujarnya.

Presiden Jokowi, katanya, masih memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan. “Karena itu, kami dari PDI Perjuangan juga terus berjuang agar presiden mendatang diganti oleh mereka yang memiliki satu visi dan misi dengan pemerintahan saat ini, agar proyek pemerintahan Presiden Jokowi terus dilanjutkan,” ujarnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Umum, Muhaimin Iskandar beberapa waktu lalu melemparkan wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendengar suara dari masyarakat dari seluruh daerah dan menggaungkan aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami mendengar wacana ini dari publik, dan menawarkan wacana ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu kami ingin meminta solusi agar wacana tersebut dibicarakan di parlemen,” ujarnya. ***