LKPP Sampaikan Empat Arah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta, INDONEWS.ID - Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri (PDN) dan belanja produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMK-Koperasi), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas memaparkan empat perubahan arah kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Perubahan tersebut meliputi perubahan kebijakan yang Pro UMK-Koperasi, Pro Pemerataan Ekonomi, Sistem yang Terintegrasi dan Terdigitalisasi, dan Kemudahan Akses Dunia Usaha. 

"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dengan total belanja APBN/APBD lebih dari Rp1.100 triliun yang diutamakan untuk produk UMK-Koperasi buatan dalam negeri," demikian disampaikan Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam Pembukaan Kegiatan Business Matching Tahap Kedua yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (25/04), di Jakarta. 

Arah kebijakan pertama Pro UMK-Koperasi adalah dengan mendorong minimal 40% belanja APBN/APBD kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk UMK-Koperasi sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Untuk semakin memudahkan UMK-Koperasi, kini pemerintah terus mematangkan skema pembayaran melalui kartu kredit pemerintah dan kartu kredit pemerintah daerah. 

"Sehingga UMK nanti tidak perlu diutang karena sudah ada KKP. Ini sangat membantu menjaga cashflow UMK karena tidak perlu menunggu pembayaran pemerintah dalam waktu lama. Pak Mendagri sangat support dengan menerbitkan Peraturan Mendagri," lanjut Anas

Kedua, Pro Pemerataan Ekonomi dengan memberikan kemudahan para pelaku usaha lokal untuk menjadi mitra pemerintah sebagai penyedia Katalog Elektronik Lokal. Sejalan dengan itu, seluruh pemerintah daerah juga secara otomatis sudah menjadi pengelola Katalog Elektronik Lokal. LKPP juga telah memangkas birokrasi penayangan produk di Katalog Lokal.

"Katalog Lokal sangat bermanfaat untuk memeratakan perekonomian ke seluruh daerah di Tanah Air," jelas Anas.  

Ketiga, mewujudkann sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. Selain itu, ada integrasi sistem informasi antar-kementerian, mulai dari OSS, sistem informasi TKDN, sistem aplikasi keuangan ”SAKTI” milik Kemenkeu, dan sebagainya. 

”Dengan sistem informasi yang terintegrasi, kita bisa mewujudkan ekosistem pengadaan yang tangguh dan efisien. Dampaknya lebih ringkas bagi dunia usaha, dan sekaligus lebih simpel bagi pemerintah sebagai buyer,” jelas Anas.

Keempat adalah kebijakan bahwa semua proses harus mudah diakses dunia usaha melalui pemangkasan birokrasi dan kemudahan penayangan produk dalam Katalog Elektronik. Dari upaya tersebut, terjadi lonjakan penayangan produk. Per 25 April, LKPP mencatat 304.775 produk yang sudah ditayangkan dalam sistem Katalog Elektronik. Dengan rincian Katalog Nasional 208.733 produk, Katalog Sektoral 72.584 produk dan Katalog Lokal 23.458 produk. 

"Hanya saja Katalog Sektoral dan Lokal harus kita dorong dan tingkatkan sehingga target 1 juta produk dari Bapak Presiden dapat terwujud lebih cepat. " lanjut Anas. 

Selanjutnya dari data Rencana Umum Pengadaan LKPP, pemerintah sudah mengalokasikan Rp561,6 triliun untuk belanja melalui penyedia barang/jasa. Namun Anas mengingatkan, bahwa komitmen rencana belanja tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak langsung ke masyarakat. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam kesempatan yang sama juga mengajak seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk merealisasikan rencana belanja agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi. "Mari kita realisasikan komitmen ini menjadi kontrak barang/jasa pemerintah. Semuanya tercatat dalam e-kontrak LKPP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. " tegas Sandiaga. 

Senada dengan hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak semua pihak untuk memiliki komitmen bersama dengan tidak hanya melakukan pembelian, namun juga mempercepat pembayaran kontrak kepada penyedia barang/jasa pemerintah. "Saya mendapat pengaduan, kontraknya ada, barangnya sudah dikirim, bayarnya lama ini yang harus kita jaga. Kita harus pastikan ekonomi kita berjalan dengan baik, inflasi kita harus kita tekan." tukas Erick

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pelaksanaan temu bisnis hari ini diharapkan bisa mempercepat realisasi PBJ. Menurutnya,  saat ini RUP dengan tagging PDN mencapai Rp483,2 triliun namun realisasinya baru mencapai Rp96.2 triliun. "Tidak hanya komitmen tapi kita juga butuh pelaksanaannya, kontraknya, segala sesuatunya sudah dimudahkan oleh LKPP.  Pameran tujuannya untuk menunjukan kepada pemerintah dan swasta bahwa UMK-Koperasi telah dapat menyediakan produk-produk dalam negeri yang berkualitas. Ini akan mendorong kepercayaan terhadap produk UMK-Koperasi." kata Teten.

Terakhir, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karniavan menyampaikan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untukmeningkatkan realisasi belanja barang melalui e-purchasing dan e-kontrak. Selain itu, Ia meminta pemerintah daerah untuk menginput RUP hingga 100%. (Lka)