Reformasi Birokrasi

Oleh: Abustan (Pengajar/Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta)

AWAL mulanya, gara - gara anak pejabat pajak yang melakukan tindakan kekerasan, sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani marah besar. Muncul instruksi yang melarang hidup mewah dan pamer kekayaan bagi jajaran internal kementeriannya, mungkin SMI melihat kejadian ini ada korelasi yang erat.

Terbitnya instruksi ini sepertinya upaya menanggapi kejadian kekerasan  yang begitu viral untuk sesegera mungkin menyelesaikan masalah. Hal itu, nampak dalam kecepatan/ketegasan  menyikapi masalah ini.

Meskipun terkesan pula, tanpa mempertimbangkan dan/ atau memperhitungkan bahwa haruslah dipisahkan dulu antara kasus hukum yang menimpa si anak yang kebetulan anak dari pejabat Pajak dengan gaya hidup mewah dan pamer kekayaan jajaran internal Kementerian Keuangan RI, meskipun gaya hidup mewah dan pamer harta itu tidaklah etis apalagi sebagai ASN.

Hukum tetaplah harus berjalan secara adil baik hukuman pidana atas tindak kekerasan maupun hukum pidana korupsi terkait pertanggungjawaban harta yang dimiliki.

Belajar dari itu semua solusi apa dalam rangka perbaikan kedepannya?
Oleh sebab itu, hemat saya, solusi penting dan mendasar adalah melaksanakan "reformasi birokrasi" yang serius tidak setengah hati. Akan tetapi, benar - benar menyentuh pada akar - akar masalah yang acapkali menimbulkan deviasi,  pelanggaran etika dan hukum.

Hal mendasar itu adalah adanya sistem pengawasan / pengendalian internal disetiap unit kerja, disemua sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Tentu saja semua gebrakan ini diorientasikan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good government and good governance ).

Menyebut Ikhwal dimensi pajak, rasa - rasanya tak lengkap dan tak fair jika melupakan Gayur Tambunan ? Dulu ia pegawai Direktorat Pajak dengan pangkat 3 A, yang memiliki kekayaan sekitar Rp 100 milyar.

Sejujurnya, sosok Gayus dan Rafael yang kini lagi ngetrend diperbincangkan di publik. Sesungguhnya, repfleksi serpihan wajah reformasi birokrasi yang tidak tuntas atau pelaksanaannya dilakukan tidak tegak lurus dengan agenda perubahan/perbaikan birokrasi. 

Akibatnya, akselerasi reformasi birokrasi selalu bergerak terseok - Seok dan implikasinya meninggalkan wajah birokrasi yang "tercoreng".

Sikap tidak lugas dan tak adil dalam proses pemeriksaan suatu pengaduan, dapat dilihat/dicermati kasus penggelapan pajak yang merugikan negara triliunan rupiah.

Namun, pengaduan / laporan ini tak kunjung diproses atau digubris untuk ditindaklanjuti. Itulah sebabnya, si pelapor Bursok heran, mengapa urusan Mario - Rafael ditanggapi begitu cepat dan tegas, hanya dalam tempo 2 hari. Point' kita, tentu menunjukkan ada ketidakadilan/diskriminasi dalam melakukan tindakan pengawasan internal.

Bahkan, lebih dari itu, Bursok berjanji / mengatakan: hari Senin kemarin dia akan bikin surat baru ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera menindaklanjuti laporan kami dan mengirimkan surat baru ke bank - bank yang memang merupakan domain (wilayah otoritas) Menteri Keuangan. Keseriusan Bursok Anthony Marlon ini dibuktikan dengan berangkat dari Medan ke Jakarta untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait aduannya pada tahun 2021 silam itu.

Adapun pengaduan yang tersebut bersangkutpaut dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan bodong bernama PT Antares Payment Methold (aplikasi capital coom) dan PT Beta Akses Vouchers (aplikasi Octo FX). Dua perusahaan bodong ini di duga melibatkan bank pemerintah. Diantaranya BNI, BRI, Bank Mandiri yang merupakan bank plat merah.

Dengan demikian, konklusi yang ada di benak kita: apa yang mau diharapkan dan yang mau dicapai dengan situasi dan kondisi pristiwa seperti ini. Dalam pantun KH Mustofa Bisri (Gus Mus) merangkum kesemuanya ini dengan kata - kata "Negara Amplop dan Negara Haha Hihi".

Pertanyaan terakhir, yang manakah yang sudah berhasil diubah oleh Reformasi Birokrasi ?. Ingat semua butuh proses.

Jakarta, 9 / 3 / 2023
# Komunitas SATU PENA