Dukungan Sarana Prasarana, PLBN Telah Berdampak Bagi Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Jakarta, INDONEWS.ID - Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah memberi manfaat berupa menggeliatnya kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Menggeliatnya roda ekonomi masyarakat tersebut bisa terjadi karena adanya dukungan sarana dan prasarana yang telah dibangun, kegiatan keimigrasian serta dukungan keamanan bagi warga sekitar PLBN tersebut.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Ir. J. Wahyu Kusumosusanto, MUM., dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

“PLBN memberikan manfaat pada dukungan kegiatan ekonomi dengan adanya pusat kegiatan jual beli pada lingkungan tersebut, dukungan sarana dan prasarana pada kegiatan keimigrasian, dan dukungan keamanan bagi kegiatan di perbatasan,” ujarnya dalam pemaparan.

Rakordal 2023 ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP juga memberi kata sambutan.

Sementara pemaparan diberikan para pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Wahyu Kusumosusanto mengatakan, pada periode pertama, telah dibangun 7 (tujuh) PLBN Golongan I (2015-2020) yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Mota’ain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, dan PLBN Skouw.

Sementara pada golongan II (2019-2023), ada 11 (sebelas) PLBN yang dibangun yaitu PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Long Midang, PLBN Long Nawang, PLBN Sei Nyamuk, PLBN Labang, PLBN Sei Kelik, PLBN Napan, PLBN Oepoli, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota.

Dia mengatakan, pembangunan PLBN gelombang I dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Tahap I-Zona Inti (2015-2016), Tahap II-Zona Sub Inti dan Pendukung (2016-2019), dan Tahap III-Sarana dan Prasarana (2019-2020).

“Seluruh PLBN Gelombang I terbangun sudah selesai (dan sudah dilakukan) serah terima kepada BNPP,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembangunan PLBN Gelombang II yang dilakukan pada tahun 2019-2023 dengan capaian antara lain, 6 PLBN selesai konstruksi (PLBN Serasan, PLBN Jagoi Babang, PLBN Sei Pacang, PLBN Napan, PLBN Yetetkun, dan PLBN Sota); 2 PLBN dalam proses konstruksi fisik (PLBN Long Nawang dan PLBN); 2 PLBN belum ada alokasi (PLBN Sungai Kelik dan PLBN Labang), dan 1 PLBN dilakukan penghentian kontrak (PLBN Long Midang).

Untuk itu, ada sejumlah rekomendasi yang harus diperhatikan dalam pembangunan PLBN tersebut antara lain, permasalahan batas Negara RI – RDTL yang hingga saat ini belum clean and clear.

Selanjutnya, akses jalan menuju PLBN yang belum memadai dan adanya penghentian kontrak yang dilakukan karena kendala kahar (force majeur) pekerjaan dan karena itu akan dilanjutkan kembali apabila sudah ada akses yang memungkinkan.

Terhadap PLBN yang sudah selesai konstruksi, dia merekomendasikan agar dilakukan percepatan serah terima aset kepada BNPP, yang diharapkan selesai sebelum masa pemeliharaan konstruksi berakhir.

Selain itu, adanya dukungan bagi percepatan operasional PLBN, pembangunan Sarana dan Prasarana PLBN Gelombang II.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian, meminta agar segera mengoperasionalkan 5 PLBN baru yang pembangunan fisiknya telah rampung dibangun. 

"Tadi saya sudah sampaikan kepada (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, segera koordinasikan dengan teman-teman yang masuk unsur lintas batas, imigrasi, bea cukai, karantina dan pertanian dan lain-lain, supaya kita operasionalkan saja segera," ujar Menteri Tito.

Kelima PLBN baru yang siap untuk diresmikan adalah PLBN Serasan di Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar); PLBN Sei Nyamuk di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).

Selanjutnya PLBN Napan di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT); dan PLBN Yetetkun di Boven Digoel, Papua Selatan.

Menteri Tito menjelaskan, pengopersionalan 5 PLBN yang baru, bisa beriringan sambil menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan secara serentak.

Sehingga jumlah total PLBN yang bisa dioperasionalkan menjadi 13 PLBN sampai tahun 2023.

Menteri Tito mengatakan, untuk menjaga perbatasan negara baik perbatasan laut dan perbatasan darat dibutuhkan sedikitnya 70 PLBN.

Pembangunan PLBN tersebut sempat tersendat akibat realokasi dan refocusing anggaran imbas pandemi Covid-19. Namun, BNPP terus berkonsentrasi pada usaha-usaha stategis percepatan pembangunan PLBN sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024, yaitu sebanyak 26 PLBN.

Saat ini BNPP telah mengoperasikan 8 PLBN di perbatasan negara yaitu 3 PLBN beroperasi di Kalbar yakni PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Aruk, 3 PLBN lainnya beroperasi di NTT, yakni PLBN Motaain, PLBN Motamasin dan PLBN Wini. Selanjutnya 1 PLBN beroperasi di Papua yakni PLBN Skouw dan 1 PLBN lainnya berada di Papua Selatan yakni PLBN Sota. ***