Sudah Kadung Bikin Banyak Kesalahan, RR: Paling Bijaksana Jokowi Minta Maaf dan...

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Negara, Presiden seharusnya tidak boleh ikut cawe-cawe dalam pemilihan umum, khususnya pemilu presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang.

Presiden harus bisa menjamin netralitas agar pemilu benar-benar dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

“Ini yang dilakukan oleh Jokowi adalah dia ikut cawe-cawe dalam pilpres mendatang. Dia ikut main drama politik untuk mendukung, menggerakkan para pemilih agar memilih calon yang dikehendakinya,” ujar tokoh nasional, DR Rizal Ramli, dalam akun YouTube yang ditayangkan oleh Kedaipena.com, yang dipantau hari ini, di Jakarta, Senin (30/10).

Tokoh pergerakan itu mengatakan, sebenarnya, Komisi Pemihan Umum (KPU) bisa menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas. Namun, KPU juga tidak bisa diharapkan. Pasalnya, anggota KPU dipilih dari para wakil Organisasi Mayarakat (Ormas).

“KPU seharusnya dipilih orang yang benar-benar independen, bukan dari perwakilan ormas. Akhirnya KPU tidak bisa mengatur pemilu yang benar-benar jujur dan adil,” ujar bang RR – sapaan Rizal Ramli.

Bang RR mengisahkan bahwa pemilu yang paling demokratis terjadi di era Presiden BJ Habibie. Waktu itu, anggota KPU berasal dari perwakilan dari partai politik, sehingga setiap partai memelototi pemilu jangan-jangan diselenggarakan secara memihak. Kemudian, ada perwakilan kaum intelektual dengan kapasitas dan integritas yang tidak mungkin dipertanyakan lagi.

“Kenapa Pemilu Habibie sukses, anggota KPU Bawaslu wakil dari partai-partai sehingga mereka bisa saling intip saling awasi. Ketuanya orang yang bobotnya bagus yaitu Jend (Purn) Rudini sama Bawaslu,” ujar Ekonom Senior itu.

“Saat ini Jokowi sengaja memilih anggota KPU dari Ormas agar bisa diatur,” ujarnya.

Karena itu, menurut mantan Penasihat Fraksi ABRI di DPR/MPR itu mengatakan saat ini Presiden Jokowi sudah terlanjur membuat begitu banyak skandal yang bagi rakyat tidak mungkin bisa dimaafkan.

“Jokowi sudah kadung bikin banyak kesalahan. Karena itu, yang paling bijaksana adalah dia minta maaf bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi melaksanakan tugas negara. Karena itu, dia sebaiknya menyatakan dirinya mundur,” pungkasnya. ***