Jakarta, INDONEWS.ID - Dalam upaya memperkuat sinergi di bidang perlindungan hak asasi manusia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc. secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, bertempat di Ruang Pleno Utama Lt.3 Kantor Komnas HAM RI, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
Untuk pertama kalinya. Nota kesepahaman ini dibuat terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI.
"Pada hari ini kami menyampaikan bahwa Komnas HAM dan TNI telah atau baru saja menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM di lingkungan TNI," kata Atnike.
Sambungnya lagi, dalam ruang lingkup pendidikan, pelatihan, penyuluhan HAM, pengkajian dan penelitian HAM. Juga pertukaran data terbatas terkait pengaduan masyarakat. Dan tentu saja kegiatan atau ruang lingkup lain yang sapat disepakati ke depan
Dalam kesempatan yang sama, panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut di bidang pendidikan, TNI sudah ada kurikulum terkait HAM bagi prajurit baru. Hal itu agar prajurit TNI sendiri paham mengenai HAM.
"Jadi di bidang pendidikan, sebenarnya TNI sudah ada kurikulum tentang HAM bagi prajurit yang baru memasuki TNI," ungkapnya.
"Pada intinya prajurit tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Yang jelas kita TNI menjunjung tinggi HAM," tambahnya.
Agus mengatakan dalam nota kesepakatan itu juga tercantum pertukaran informasi di daerah operasi. Jika nantinya di daerah operasi ditemukan dugaan pelanggaran HAM agar dapat segera dilaporkan.
"Di mana prajurit saya di daerah operasi kalau ada pelanggaran HAM atau semacamnya diinformasikan kepada petugas HAM," sebutnya.
Selain itu, Panglima TNI juga menyampaikan bahwa tujuan kerjasama adalah mencerminkan komitmen bersama dalam pemajuan dan perlindungan HAM khususnya di lingkungan TNI, memperkuat standar operasional TNI yang sesuai dengan prinsip dan norma HAM.
“Adapun harapan dari TNI ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang konkret dan akan terus dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun untuk memastikan apakah kegiatan ini efektif atau tidak,” ucap Panglima TNI.
Nota Kesepahaman ini mencakup komitmen bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan HAM, pengkajian dan penelitian HAM, pertukaran data dan/atau informasi secara terbatas terkait pengaduan masyarakat serta kerja sama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dan penilaian bersama dari kedua belah pihak, "kita lakukan penyeluhan di lingkungan TNI sejak pendidikan, sejak pembentukan pendidikan dan rekrutmen personil TNI, tamtama bintara perwira Akademi Militer, AAL, AAU, perwira PK, itu di pada bulan-bulan pertama diberikan materi HAM supaya dia paham tentang prosedur yang harus dilakukan oleh TNI sehingga tidak melanggar HAM," tegas Panglima TNI
TAGS : Panglima TNI Komnas ham
