Jakarta, INDONEWS.ID – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengecam keras langkah Kazakhstan yang berencana memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel melalui keikutsertaannya dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accords).
Dalam pernyataannya yang dirilis pada Jumat (7/11/2025), Hamas menilai keputusan Kazakhstan itu sebagai bentuk pembenaran terhadap tindakan Israel yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina sejak pecahnya konflik di Gaza pada 7 Oktober 2023.
Baca juga : Hamas: Pasukan Internasional Harus Jadi Penjamin Gencatan Senjata, Bukan Alat Intervensi
“Deklarasi Kazakhstan untuk bergabung dengan Abraham Accords dan memperkuat hubungan dengan entitas kriminal Zionis (Israel) adalah langkah yang tidak bisa diterima dan memalukan,” tegas Hamas dalam pernyataan resminya.
Kecaman tersebut muncul setelah kantor Presiden Kazakhstan mengonfirmasi rencana negara Asia Tengah itu untuk menjadi bagian dari Abraham Accords sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri baru.
Baca juga : Harap Simak! Hamas Sampaikan Pesan ke Indonesia Soal Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza
Langkah Kazakhstan ini juga disambut oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyatakan bahwa Kazakhstan akan segera bergabung dengan negara-negara yang telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Hubungan resmi antara Kazakhstan dan Israel sendiri sebenarnya telah terjalin sejak 1992, dengan kerja sama di berbagai bidang, termasuk teknologi, energi, dan keamanan. Kedua negara juga memiliki kedutaan besar di masing-masing ibu kota.
Perjanjian Abraham pertama kali diluncurkan oleh Amerika Serikat pada 2020, di bawah pemerintahan Trump, untuk memulihkan hubungan antara Israel dan negara-negara Arab. Hingga kini, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko telah resmi menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.
Gedung Putih bahkan menyatakan harapannya agar lebih banyak negara mayoritas Muslim bergabung dengan perjanjian itu dalam masa jabatan kedua Trump. Namun, langkah Kazakhstan ini memicu kontroversi di dunia Muslim, mengingat situasi kemanusiaan di Gaza yang masih memanas dengan laporan lebih dari 68.800 korban jiwa warga Palestina sejak Oktober 2023.
Keputusan tersebut dinilai banyak pihak akan mengguncang dinamika diplomatik di kawasan, sekaligus memperlihatkan pergeseran geopolitik negara-negara Asia Tengah terhadap isu Palestina-Israel.
