Palestina Peringatkan Warga Gaza soal Jaringan Pengusiran Terselubung, Kasus 153 Warga di Afrika Selatan Disorot

Jakarta, INDONEWS.ID – Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengeluarkan peringatan keras kepada warga, khususnya di Jalur Gaza, agar waspada terhadap jaringan yang diduga berupaya mengusir mereka dari tanah kelahiran demi kepentingan Israel. Peringatan ini mencuat setelah insiden kedatangan ratusan warga Palestina tanpa dokumen sah di Afrika Selatan.

Kasus tersebut memicu kekhawatiran adanya praktik perdagangan manusia dan skema pemindahan paksa warga Palestina melalui jalur-jalur tidak resmi yang diduga dimanfaatkan untuk mengosongkan Gaza secara perlahan.

Sehari sebelum peringatan itu disampaikan, sebanyak 153 warga Palestina yang meninggalkan Gaza tanpa mengetahui tujuan akhir dan tanpa dokumen perjalanan sah tiba di Afrika Selatan dengan penerbangan dari Kenya pada Jumat. Mereka ditahan selama sekitar 12 jam oleh otoritas setempat untuk keperluan penyelidikan.

Sambil menunggu hasil investigasi, pemerintah Afrika Selatan – yang saat ini tengah menggugat Israel atas dugaan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) – memberikan visa sementara 90 hari kepada para warga Palestina tersebut.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan pemerintah dan rakyat Afrika Selatan, termasuk keputusan memberikan visa sementara bagi para pengungsi yang dilaporkan berangkat dari Bandara Ramon di Israel selatan.

Kedutaan Besar Palestina di Pretoria menyatakan tengah berupaya memberikan bantuan kepada para warga yang telah menderita lebih dari dua tahun akibat perang, pembunuhan, pengungsian, dan penghancuran oleh agresi Israel.

Di balik langkah dukungan Afrika Selatan, Otoritas Palestina menegaskan adanya ancaman serius dari perusahaan dan perantara tidak resmi yang beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Menurut pernyataan resmi Kementerian, entitas-entitas ini diduga menyesatkan warga Palestina dan menghasut mereka untuk pergi, dengan memanfaatkan keputusasaan akibat perang berkepanjangan di Gaza.

“Kementerian mengimbau masyarakat kami, terutama di Jalur Gaza, untuk berhati-hati dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, pedagang dan perusahaan darah, serta agen pengungsian,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Masih banyak pertanyaan muncul terkait organisasi misterius yang disebut mendalangi perjalanan ke Afrika Selatan ini. Salah satu yang disorot adalah organisasi Al-Majd Europe yang dilaporkan oleh jurnalis Nour Odeh dari Al Jazeera. Organisasi ini disebut tidak memiliki kantor di alamat yang diklaim sebagai kantor pusatnya di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur.

Laporan jurnalis Al Jazeera, Hind Khoudary, dari Deir el-Balah di Gaza, menggambarkan betapa putus asanya warga Palestina setelah dua tahun pengeboman tanpa henti dan kehancuran masif.

Ia menyebut, warga yang masih memiliki sedikit uang memilih meninggalkan Gaza bersama anak-anak mereka jika mendapat kesempatan.

“Beberapa warga Palestina yang masih memiliki sedikit uang adalah mereka yang pergi bersama anak-anak mereka. Mereka mengatakan tidak ada masa depan di Gaza,” ujar Khoudary.

Menurut Otoritas Manajemen Perbatasan Afrika Selatan, dari 153 warga Palestina yang tiba, 130 orang akhirnya diizinkan masuk ke Afrika Selatan, sementara 23 orang dipindahkan ke negara tujuan lain melalui bandara yang sama. Sebagian besar diperkirakan akan mengajukan suaka.

Organisasi bantuan kemanusiaan Afrika Selatan Gift of the Givers menyatakan siap mengakomodasi para warga Palestina tersebut selama mereka berada di negara itu.

Pendiri Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, mengatakan kepada penyiar publik SABC bahwa ia tidak mengetahui siapa yang menyewa pesawat untuk penerbangan tersebut. Ia mengungkapkan, sebelumnya pada 28 Oktober, sebuah pesawat pertama yang membawa 176 warga Palestina juga telah mendarat di Johannesburg, dengan sebagian penumpang kemudian melanjutkan perjalanan ke negara lain.

Sooliman menyebut laporan kedatangan para warga Palestina itu mengindikasikan bahwa Israel tampaknya memindahkan warga Gaza dan menempatkan mereka di pesawat tanpa membubuhkan cap pada paspor, sehingga mereka berisiko terlantar di negara ketiga tanpa status jelas.

Dugaan Skema Pemindahan Penduduk, Israel dan AS Disorot

Hingga kini, Kementerian Luar Negeri Israel maupun kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan tanggapan resmi atas kasus ini.

Namun Israel dan Amerika Serikat sebelumnya diketahui telah berulang kali mendorong agar sebanyak mungkin warga Palestina keluar dari Gaza, dengan bernegosiasi dengan sejumlah negara untuk menerima mereka.

Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), lembaga militer Israel yang mengatur penyeberangan perbatasan Gaza, disebut telah mendapatkan persetujuan dari “negara ketiga” untuk menerima warga Palestina sebagai bagian dari kebijakan Israel mengizinkan penduduk Gaza pergi. Negara ketiga tersebut tidak diungkapkan namanya.

Laporan menyebut, setelah menghadapi pemboman dan kelaparan tanpa henti, banyak warga Palestina diperintahkan meninggalkan seluruh harta benda mereka dan naik pesawat ke tujuan yang tidak diketahui, memunculkan kekhawatiran bahwa proses ini adalah bentuk pemindahan paksa atau pengosongan Gaza secara sistematis.

Di tengah menguatnya kekhawatiran deportasi terselubung ini, Raja Yordania Abdullah II dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan sikap tegas mereka.

Dalam kunjungan kenegaraan dua hari Raja Abdullah ke Islamabad, Sabtu, keduanya sepakat menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

“Mengenai isu Palestina, kedua pemimpin mengakui kebulatan pandangan dan posisi berprinsip yang diambil oleh Pakistan dan Yordania terkait Gaza pascaperang; tidak ada toleransi terhadap pemindahan warga Palestina dari Gaza,” demikian pernyataan kantor PM Sharif.

Sikap ini memperkuat pandangan bahwa komunitas internasional harus berhati-hati memastikan setiap upaya evakuasi atau pemindahan warga Palestina tidak berubah menjadi alat politik untuk mengubah demografi dan mengosongkan Gaza.

Peringatan keras Otoritas Palestina ini menjadi alarm bagi dunia internasional: di tengah kehancuran fisik akibat perang, nasib dan masa depan rakyat Palestina terancam bukan hanya oleh bom dan peluru, tetapi juga oleh praktik pemindahan penduduk yang dapat menghapus mereka dari tanah kelahirannya sendiri.