Jakarta, INDONEWS.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN menggelar aksi unjuk rasa di depan Pelindo Tower, Jakarta, Rabu (22/7). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Danantara Indonesia melakukan revolusi total terhadap tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas (SPTP).
Koordinator GERAK BUMN, M. Adnan, mengatakan kondisi tata kelola di PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP membutuhkan perhatian serta evaluasi serius. Menurutnya, berbagai persoalan yang terus mencuat, mulai dari lemahnya koordinasi operasional, berulangnya insiden keselamatan kerja, hingga munculnya berbagai pertanyaan terkait pengelolaan proyek dan aset perusahaan, menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam sistem kepemimpinan dan manajemen perusahaan.
Baca juga : Satgas Berhasil Selamatkan Komoditas Strategis, Said Didu Usul PT Timah sebagai Agregator Industri Timah
"Transformasi yang selama ini diklaim telah dijalankan seharusnya tercermin dalam praktik tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai BUMN yang mengelola aset strategis nasional, PT Pelindo tidak boleh dikelola dengan cara yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN," tegas Adnan.
GERAK BUMN juga menyoroti sejumlah kebijakan strategis perusahaan, mulai dari pengelolaan aset, perubahan skema revenue sharing, penambahan dermaga dan fasilitas bongkar muat, hingga berbagai keputusan bisnis lain yang memiliki nilai ekonomi sangat besar, bahkan mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
Menurut Adnan, seluruh kebijakan tersebut harus dipastikan dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi, profesionalisme, serta berpihak pada kepentingan negara.
"Karena itu kami memandang perlu dilakukan audit independen terhadap seluruh kebijakan strategis tersebut agar publik memperoleh kepastian bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tidak boleh ada ruang bagi kebijakan yang menimbulkan keraguan terhadap integritas tata kelola perusahaan," ujarnya.
Lebih lanjut, GERAK BUMN mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Direktur Utama PT Pelindo Achmad Mustachar, Sekretaris Perusahaan Ali Sodikin, Direktur Utama PT Pelindo SPTP M. Adji, serta Sekretaris Perusahaan Widyaswendra.
Menurut Adnan, apabila berbagai persoalan tersebut terus berulang tanpa penyelesaian yang nyata, maka evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan merupakan langkah yang tidak dapat ditunda lagi.
"Kepemimpinan harus diukur dari hasil kerja, kualitas tata kelola, dan kemampuan menjaga kepercayaan publik, bukan sekadar jabatan," katanya.
Atas dasar itu, GERAK BUMN mendesak Danantara Indonesia segera melakukan audit komprehensif terhadap tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP, termasuk seluruh kebijakan strategis yang berkaitan dengan proyek, pengelolaan aset, serta mekanisme revenue sharing. Audit tersebut, menurut mereka, harus dilakukan secara independen, objektif, transparan, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Apabila dari hasil audit ditemukan adanya kegagalan kepemimpinan maupun penyimpangan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, GERAK BUMN menilai tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pejabat yang bertanggung jawab.
Dalam aksi tersebut, GERAK BUMN menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Mendesak Danantara Indonesia segera memberhentikan Direktur Utama PT Pelindo Achmad Mustachar dan Sekretaris Perusahaan Ali Sodikin.
2. Mendesak Danantara Indonesia segera memberhentikan Direktur Utama PT Pelindo SPTP M. Adji serta Sekretaris Perusahaan Widyaswendra.
3. Mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh BUMN dibersihkan dari pihak-pihak yang tidak menjalankan amanah tata kelola secara profesional, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP.
Adnan menegaskan, PT Pelindo merupakan aset strategis negara yang memegang peran vital dalam sistem logistik nasional. Karena itu, Danantara Indonesia dituntut menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.
"Revolusi tata kelola di Pelindo tidak boleh berhenti pada slogan transformasi. Danantara harus membuktikan keberpihakannya pada tata kelola yang bersih melalui audit menyeluruh, evaluasi total, dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang gagal menjalankan amanah. Hanya dengan cara itu kepercayaan publik terhadap BUMN dapat dipulihkan dan kepentingan negara benar-benar terjaga," pungkasnya.
TAGS : BUMN Perkara Hukum
