INDONEWS.ID

  • Selasa, 27/03/2018 16:29 WIB
  • Ombudsman RI Bantah Berpolitik Soal Rekomendasi Jatibaru

  • Oleh :
    • hendro
Ombudsman RI Bantah Berpolitik Soal Rekomendasi Jatibaru
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala (istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID- Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala membantah tudingan tengahh berpolitik, terkait dikeluarkannya rekomendasi untuk Pemprov DKI. Menurutnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan kajian serius. Hal itu dimaksudka  agar Pemprov DKI dapat menata kembali Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Karena itu, dirinya menegaskan tidak benar adanya tudingan yang menyatakan bahwa Ombudsman saat ini tengah berpolitik, karena dengan dikeluarkan rekomendasi itu  dapat menonjobkan, atau membebastugaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari tampuk kekuasaannya itu.

Baca juga : Temuan Ombudsman Soal HPL Pulau Rempang, Anthoni Budiawan: Proyek Rempang Eco City Wajib Dihentikan

"Saya kira, jauh dari anggapan bahwa kami berpolitik gitu ya. Kami melihatnya, lebih pada sejauh mana publik disusahkan oleh kebijakan pemerintah. Pada dasarnya, kami memiliki perspektif pelayanan publik seharusnya dapat dimuliakan, jangan diganggu dengan yang lain-lainnya," kata Adrianus Meliala di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

Adrianus menjelaskan, pihaknya hanya menjalani tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sebab, dirinya meyakini bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini telah mengizinkan para pedagang kaki lima menggunakan fasilitas jalan raya di Jatibaru itu adalah kebijakan yang salah.(hdr)

Baca juga : Ombudsman Meminta Pemerintah Menegur Gubernur NTT

 

Baca juga : Ancam Mendag, Ombudsman: Cabut Aturan DMO! Jika Tidak, Kita Bongkar Semua Maladministrasi
Artikel Terkait
Temuan Ombudsman Soal HPL Pulau Rempang, Anthoni Budiawan: Proyek Rempang Eco City Wajib Dihentikan
Ombudsman Meminta Pemerintah Menegur Gubernur NTT
Ancam Mendag, Ombudsman: Cabut Aturan DMO! Jika Tidak, Kita Bongkar Semua Maladministrasi
Artikel Terkini
KPKNL mulai Cium Aroma Busuk di Bank Indonesia
Akses Jalan Darat Terbuka, Pemerintah Kerahkan Distribusi Logistik ke Desa Kadundung
Elit Demokrat Ardy Mbalembout Mengutuk Keras Aksi Penyerangan Mahasiswa Saat Berdoa di Tangsel
Penutupan Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Bagian dari Strategi Bisnis untuk Fokus pada Lini Penjualan
Presiden Jokowi Masih Kaji Calon Pansel KPK yang Sesuai Harapan Masyarakat
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas