Jakarta, INDONEWS.ID - Sekretaris Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta, Beny Wijayanto mendesak Fraksi – fraksi di DPRD DKI Jakarta, memanggil Gubernur Anies Baswedan guna diminta keterangan sebagai bentuk kongkrit menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja Gubernur DKI Jakarta.
Ini merupakan respon Pemuda Katolik terhadap distribusi bansos tahap pertama yang tidak tepat sasaran dalam masa pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Jakarta dikarenakan kacaunya pendataan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Beny menilai, kinerja pendataan Pemprov DKI Jakarta sangat lemah dan bisa jadi memang tidak ada kinerja pendataan selama ini dimana akhirnya pun diakui Gubernur Anies Baswedan jika data yang digunakan adalah data lama.
Akibatnya masyarakat harus menunggu pembagian tahap kedua yang ditunda setelah lebaran. Lagi-lagi masyarakat jadi korban.
"Sungguh riskan bila data lama dipergunakan sedangkan berbeda hari saja sudah terjadi perubahan data apalagi ini sudah bertahun – tahun tidak di-update”. Jika ini data lama maka apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI selama ini?” ujar Beny dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa,(5/05/2020)
Beny mengatakan sudah seharusnya DPRD DKI Jakarta memperjuangkan bansos yang memang menjadi hak warga yang miskin dan rentan terdampak Covid – 19 dan turut memastikan kebijakan bansos ini tidak terjadi penyimpangan.
"Yang terjadi masih saja ditemukan di lapangan bansos yang tidak tepat sasaran dan ditambah masih banyak pula yang belum terdata serta belum mendapatkan bansos. Dan saya minta DPRD DKI bersikap tegas dan jelas!” tegas Beny.
Pemuda Katolik DKI Jakarta meminta Pemprov bisa melibatkan komunitas dan organisasi sektoral untuk memudahkan pembagian dan mendata pelaporan masyarakat membutuhkan yang belum menerima bansos.
Hal ini untuk meringankan kerja pemprov. Ditambah validasi data bisa menyertakan perangkat teknologi informasi agar cepat.
"Kami berharap tahap kedua bisa dibagi sebelum lebaran!" tutup Beny.