Jakarta, INDONESW.ID - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengkritik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menggandeng Netflix untuk memutar film dokumenter di TVRI sebagai bagian pelaksanaan belajar dari rumah.
Menurut Huda, dokumenter tersebut tak memberi ruang tumbuhnya kreativitas dalam negeri karena menayangkan film dokumenter asing.
“Kami merasa banyak anak bangsa yang lebih kreatif untuk membuat film dokumenter, film pendek, hingga panduan belajar bagi peserta didik selama masa Belajar Dari Rumah. Ini kenapa Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan di tanah malah mengandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekedar menyediakan film dokumenter,” kata Huda lewat keterangan tertulis yang diterima pada, Kamis (18/6/2020).
Huda menuturkan, memberikan hiburan berkonten pendidikan kepada siswa selama proses belajar dari rumah memang baik. Namun, dia menyayangkan pemerintah tak memberikan kesempatan kepada talenta dan rumah produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Kami menilai usaha menghadirkan hiburan berkualitas bagi siswa selama belajar di rumah merupakan terobosan yang baik. Tapi apa harus menggandeng layanan video streaming yang masih belum jelas kontribusi bagi pendapatan negara. Kita masih punya Pusat Film Nasional (PFN), kita masih punya banyak mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Kenapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka," kata Huda.
Ia memberi contoh bahwa ada Pusat Film Nasional (PFN) yang memiliki banyak karya mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Huda mempertanyakan mengapa tidak diberikan kesempatan bagi mereka.
Huda menjelaskan keputusan Kemendikbud bekerjasama dengan Netflix sejak awal tahun lalu sempat memicu kontroversi di masyarakat.
Penyedia layanan streaming tersebut dinilai belum memenuhi kewajibannya sebelum memulai bisnis di Indonesia. Selain itu, kata Huda, Netflix juga dinilai bisa mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif.
"Ini agak aneh, institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajibannya malah digandeng instansi negara. Ini kan seolah legitimasi institusi lain untuk mangkir kewajiban toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah," kata politikus PKB ini.
Huda menyarankan Kemendikbud lebih baik memperbaiki kurikulum untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi. Perlu kurikulum yang adaptif dengan situasi pandemi untuk peserta didik, dibandingkan film dokumenter.
"Kurikulum pandemik ini akan memberikan panduan bagi stake holder Pendidikan untuk memberikan kejelasan target kompetensi dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi peserta didik," ucapnya. (rnl)