Sosok, INDONEWS.ID - Dalam artikel yang diturunkan sebelumnya, diketahui bahwa para almuni Fakultal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) yang menjadi tokoh penting di negeri ini bukan hanya kaum Adam. Banyak dari kalangan Hawa juga yang jumlah tak terbilang.
Banyak dari para tokoh alumni FISIP UI itu dikenal luas dan pemikirannya dikutip berbagai media baik cetak, online maun media mainstream seperti TV dan lain-lain. Namun ternyata, banyak juga di antaranya yang low profile alias tidak banyak diketahui publik, padahal bibit-bebet-bobot pemikirannya hebat dan kinerjanya bagus.
Dalam artikel kali ini, salah satu sosok yang mungkin dilupakan media padahal karya dan kontribusinya bagi pembangunan generasi muda Indonesia sungguh luar biasa. Dia adalah Dra. Eka Yulianti, MSc.
Sosok Eka dan Kontribusinya
Dra. Eka Yulianti, MSc. adalah seorang Pembina Utama Madya Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia telah menjadi ASN selama lebih dari 30 tahun sejak Juni 1979. Durasi waktu yang terbilang lama, yang sekaligus mengukur kesetiaanya melayani masyarakat Indonesia sebagai pejabat publik.
Sebelum pensiun, Eka sapaan akrabnya, terakhir menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik.
Eka bercerita, sebelum lulus kuliah dari FISIP UI sebagai Sarjana Sosiologi pada 1983, dirinya mendapat kesempatan Magang di Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
Selanjutnya, setelah lulus, ia diminta untuk bekerja di instansi tersebut hingga 1994 sebagai Staf Pembantu Asisten Urusan Lingkungan Hidup Sosial, Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
Saat itu, menterinya adalah Prof. DR. Emil Salim.
Pada saat pertama kali ditugaskan ke luar negeri oleh Menteri Lingkungan Hidup, saya menghadiri pertemuan Regional Conference on the Environment, diselenggarakan di gedung PBB Thailand, Bangkok, pada tanggal 20 – 25 Januari tahun 1988.
Tugas yang dikerjakan antara lain mengembangkan Indikator Keserasian Sosial agar masyarakat dapat serasi dan harmonis, sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.
Pada saat perombakan Kabinet di Pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1994, yang mana Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dipisah menjadi 2 Menteri, yakni Menteri Kependudukan/BKKBN dan Menteri Lingkungan Hidup. Ia ditarik oleh salah satu pejabat untuk bekerja di Kementerian Negara Kependudukan/BKKBN dimana saat itu menterinya adalah Prof. DR Haryono Suyono.
Sehingga pada 1994-2000, Eka bekerja sebagai Staf Pembantu Asisten Urusan Perencanaan Kependudukan, Kementerian Kependudukan/BKKBN dengan status sebagai pegawai eselon IV. Karir Eka mulai menanjak ketika pada 2000-2001, Ia menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan, Badan Administrasi Kependudukan Nasional.
Setelah Presiden Soeharto meninggalkan jabatan pada tahun 1998 dan diganti KH. Abdurrahman Wahid yang kemudian merombak kabinetnya antara lain Kementerian Negara Kependudukan/BKKN dipisah menjadi Kementerian Negara Kependudukan dan Transmigrasi ( Al Hilal Hamdi sebagai Menteri) serta Kepala BKKBN (Khofifah Indar Parawansa sebagai Kepala Badan).
Dengan demikian, kembali terjadi perubahan Nomenklatur dan Eka kembali ditarik oleh salah satu pejabat/pakar Demografi untuk pindah ke Badan Administrasi Kependudukan Nasional dimana Rozy Munir sebagai Kepala Badan. Eka menjadi Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan dari tahun 2000-2001 dengan status kepegawaian eselon III.
Pada saat itu, Eka bertugas mengembangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup dan selamanya dengan menerapkan sistem KTP Nasional yang terkomputerisasi dalam bentuk Data Base Kependudukan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
Pada tahun 2001, kembali terjadi perombakan kabinet setelah Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Presiden RI periode tahun 2001 -2004, yang mengakibatkan perubahan Nomenklatur yakni Badan Administrasi Kependudukan Nasional dibubarkan dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri yang meneruskan pengembangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut.
Dengan adanya perombakan tersebut, Eka ditarik untuk bekerja di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sejak tahun 2001 dan menjabat Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Keluarga, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat 2001- 2003 dan sebagai Kepala Sub Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, Badan Kependudukan Nasional pada 2001 yang berlangsung hanya 6 bulan (Juli – Desember).
Eka Yulianti bersama Pemred Indonews.id Asri Hadi
Namun pada 2003-2005, ia kembali dipercayakan menjadi Kepala Bidang Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. Lalu selama 2005-2006, dimutasi unutk menjabat sebagai Kepala Bidang Kuantitas dan Kualitas Penduduk, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pada 2007 antara April hingga Nopember, Ia menjabat sebagai Kepala Bidang Korban Tindak Kekerasan, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat. Berikutnya, selama 5 tahun sejak 2008-2013, Ia menjadi Asisten Deputi Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan status kepegawaian sebagai pejabat eselon II.
Pada 2014-2016, Eka dipercayakan unutk menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik.
Kontribusi Eka
Eka mengaku, selama 17 tahun bekerja di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau disingkat Kemenko Kesra, banyak memberinya pengalaman dan ilmu berharga. Ia semakin mendalami berbagai permasalahan dalam masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Eka menegaskan bahwa para perempuan dan anak membutuhkan perlindungan dari berbagai kasus kekerasan, seperti pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kejahatan seksual terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta menangani berbagai permasalahan tentang tenaga kerja wanita yang bermasalah di Luar Negeri dan lain-lain.
Eka Yulianti adalah sosok low profile dengan karya-karya dan pencapaian serta kontribusi yang tidak main-main bagi anak-anak negeri. Ia mengaku, selama bekerja dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan instansi terkait, dirinya telah menghasilkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Intansi Terkait dalam rangka memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak.
Adapun peraturan dan perundang-undangan itu antara lain UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tidak terlepas dari perannya.
Selain itu, Ia juga terlibat dalam pembuatan Perpres RI No. 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perpres RI No. 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dan Perpres RI No. 45 Tahun 2013 tentang Pemulangan TKI.
Ia juga berperan dalam penerbitan Perpres RI No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, dan Inpres RI No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.
Atas dedikasi dan hasil kerja keras yang dilakukannya, Eka mendapat Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 lalu.
Perempuan kelahiran Jakarta, 1 Juli 1957 ini menyelesaikan pendidikan dasarnya dari SDN Blok R 2 Pagi Jakarta, pada 1970. Kemudian meneruskan pendidikan menengah pertama di SMPN 29 Jakarta dan lulus pada 1974.
Selanjutnya, pada 1977, istri dari Drs. Asyraf Nazir, MSi., ini menyelesaikan SMAnya dari Sekolah Menengah Ekonomi Atas Tarakanita Jakarta.
Berikutnya, pada 1983, ibu dari Chairul Wara dan Kamelia ini merampungkan S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) dengan gelar Sarjana Sosiologi.
Pengalaman magang dan bekerja di Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup mendorongnya untuk mengejar gelar master bidang sosilogi di Departemen of Sociology, Valdosta State University, Georgia, USA, dan lulus sebagai Master of Science dalam bidang Sociology pada tahun 1992.
Profil Singkat
Nama : Dra. Eka Yulianti, MSc
Profesi : ASN, (Pembina Utama Madya/ IV/D)
TTL:Jakarta, 1 Juli 1957
Suami : Drs. Asyraf Nazir, MSi.
Anak :Chairul Wara, Kamelia
Penghargaan:
Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013.
Pendidikan:
Sekolah Dasar Negeri Blok R 2 Pagi Jakarta, lulus tahun 1970.
Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Jakarta, lulus tahun 1974.
Sekolah Menengah Ekonomi Atas Tarakanita Jakarta, lulus tahun 1977.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, lulus Sarjana Sosiologi tahun 1983.
Departemen of Sociology, Valdosta State University, Georgia, USA, lulus Master of Science dalam bidang Sociology tahun 1992.
Pengalaman Kerja
Staf Ahli Menteri Bidang Multikulturalisme dan Resolusi Konflik (2014-2016)
Asisten Deputi Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2008-2013).
Kepala Bidang Korban Tindak Kekerasan, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2008-2013).
Kepala Bidang Kuantitas dan Kualitas Penduduk, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005-2006).
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Anak, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2003-2005).
Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Keluarga, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat (2001-2003).
Kepala Sub Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, Badan Kependudukan Nasional 2001 (Juli – Desember).
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan, Badan Administrasi Kependudukan Nasional (2000-2001).
Staf Pembantu Asisten Urusan Perencanaan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Kementerian Kependudukan/BKKBN (1999-2000)
Staf Pembantu Asisten Urusan Perencanaan Kependudukan, Kementerian Kependudukan/BKKBN (1999-1999)
Staf Pembantu Asisten Urusan Lingkungan Hidup Sosial, Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1980–1994)
Penugasan
Fifth Asean and Pacific Population Conference di Thailand, Bangkok, tanggal 11 – 17 Desember 2002,
The 2nd Level ASEAN Training Workshop on Community-based Strategies for the Rehabilitation of Perpetrators of Domestic Violence, di Metro Manila- Philipine, tanggal 17-20 Nopember 2008.
Short Term Training for Government Officials and NGO’s on Trafficking in Persons Issues, di Thailand, Bangkok, tanggal 2-13 Februari 2009.
Special Meeting Asean between ACW, SOMWSD, and WG - ACWC, diselenggarakan di Thailand, Bangkok, tanggal 1-2 Oktober 2009.
Pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Keamanan, Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri London, di London, Inggris, bulan Oktober tahun 2010.
Pertemuan Bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 18 – 20 Februari 2011.
Asean Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) di Vientiane, Laos, tanggal 16-18 Februari tahun 2012.
Bali Process Technical Experts’ Workshop on Combating Trafficking in Persons, di Bali, tanggal 28 -29 Mei tahun 2012.
The Sixth Session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime di Wina, Austria, tanggal 15-19 Oktober 2012.
Kunjungan Kerja tentang Perlindungan WNI terhadap Korban Perdagangan Orang di Kota Kinabalu dan Kualalumpur, Malaysia, tanggal 29 – 1 November 2012
Advancing Regional Cooperation on Trafficking in Persons, di Bali, tanggal 11 – 13 November tahun 2012.
57th Commission on the Status of Woman, di New York, tanggal 7 - 15 Maret 2013.
Senior Official Meeting keIV tentang Repatriasi WNI Overstayers di Arab Saudi, tanggal 7 – 12 September 2013.
5th Session of the Working Group on Trafficking in Person, diselenggarakan di Wina, Austria, pada tanggal 6 - 8 November 2013.
Kunjungan Kerja tentang masalah penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kualalumpur, Malaysia, tahun 2013.
Pertemuan Tingkat SOM dan Tingkat Menteri – Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational crime diselenggarakan di Bali, pada tahun 2013.
Sidang 66th Session of the Committee on the Rights of Child di Geneva, Swiss pada tanggal 2 -6 Juni 2014.
*(Rikard Djegadut).