Rizal Bawazier: Jangan Berkelit, Pemprov DKI Segera Lakukan Normalisasi Sungai

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pengusaha yang merupakan CEO RB Group, Rizal Bawazier mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui bahwa sekitar 70 persen APBD DKI Jakarta digunakan untuk keperluan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda. Sedangkan sisanya sebesar 30 persen baru digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau tahu begini buat apa bayar pajak kalau sebagian besar untuk PNS Pemda. Pantasan sebagian rakyat belum rela membayar pajak. Ini terbalik, seharusnya porsi yang besar adalah untuk rakyat, untuk atasi banjir, atasi macet, bukan untuk PNS Pemda,” ujar pria kelahiran Jakarta, 7 Sepember 1971 itu di Kuningan, seperti dikutip JakartaSatu.com, Kamis (2/1/2020).

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menambahkan, dirinya merasa prihatin melihat banjir di Jakarta, yang disebutnya merupakan banjir terparah di Jakarta dan sekitarnya itu.

“Ada 70% APBD digunakan untuk keperluan PNS Pemda, sisanya 30 persen untuk rakyat. Dari jumlah tersebut, 13,4 persen APBD habis digunakan untuk perjalanan para pegawai negeri sipil, lalu 17,5 persen digunakan untuk belanja jasa kantor, belanja pegawai PNS menghabiskan 36 persen dari ABPD yang ada,” ujarnya mengutip sumber dari Menteri Keuangan pada 15 November 2019.

Karena itu, pria yang bercita-cita menjadi arsitek itu meminta Pemprov DKI agar tidak berkelit menyaksikan banjir dan kemacetan yang masih terjadi di Jakarta hingga saat ini. “Ayolah, jangan berkelit, Jakarta tetap banjir dan tetap macet, mungkin karena dana APBD-nya terbatas akibat hanya punya 30% dana APBD,” ujar pria yang pernah bekerja di kantor konsultan internasional Ernst & Young dan PricewaterhouseCoopers dari tahun 1993-2002 itu.

Kini, CEO RB group yang merambah ke bisnis lain seperti konsultan bisnis dan perpajakan dengan mendirikan beberapa perusahaan seperti bidang IT support, tour travel, keamanan (security), event organizer, property, marketplace dan penyedia barang barang e-katalog itu mengatakan, tidak ada cara lain untuk mengatasi banjir di Jakarta selain dengan melakukan Normalisasi Sungai.

Menurutnya, Normalisasi Sungai seperti pengerukan sungai untuk melebarkan dan mendalamkan sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul, akan memerlukan biaya tinggi dari APBD, seperti untuk pembebasan lahan, biaya kontraktor dan biaya lainnya.

“Tetapi ingat, yang bayar pajak adalah masyarakat, pakai uang masyarakat itu untuk bangun itu semua,” ujar narasumber pajak dan ilmu sosial ini.

Karena itu, suami dari Chica Saviga Yazid dan ayah dari Sechan Bawazier dan Saskia Gamara Bawazier ini mengingatkan Pemprov DKI Jakarta jangan menjadikan curah hujan atau air kiriman dari luar Jakarta sebagai alasan terjadinya banjir di DKI Jakarta. Karena itu, dia berharap pada Pemprov DKI Jakarta agar segera menyelesaikan proyek normalisasi sungai.

“Selesaikan normalisasi sungai itu dengan uang pajak masyarakat agar masyarakat rela membayar pajak untuk membiayai APBD. Saya sangat prihatin dengan kejadian bencana banjir terparah hari ini di Jakarta dan sekitarnya, semoga masyarakat korban banjir diberikan kesabaran dan ketabahan,” pungkasnya. (Very)