Nasional

Bila etnis Rohingya hendak diperlakukan sebagai pengungsi maka ini merupakan urusan UNHCR dan Indonesia hanya membantu sedapatnya mengingat para etnis Rohingya saat ini berada di Indonesia.

Dubes Lee mengatakan, selama 50 tahun terakhir, Korea Selatan dan Indonesia telah mengembangkan hubungan kerja sama di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Guru Besar Bidang Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menyatakan demokrasi tidak efektif menjadi penyakit serius yang diidap bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.

PERPUSNAS RI Melantik Pengurus Pusat GPMB 2023-2027

Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pdt.Jimmy Sormin, MA., menjelaskan bahwa toleransi merupakan bagian dari semangat Kekristenan itu sendiri.

Kegiatan ini bertujuan antara lain untuk memberikan ruang kepada kaum moderat agar bersuara  damai melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat.

Luncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030, Pemerintah Siapkan 3 Fase Transformasi Digital Nasional

Direktur Utama Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi menyabet penghargaan Top 100 CEO 2023 dari Infobank Media Group di Four Seasons Hotel Jakarta, Selasa, (5/12/2023).

 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melestarikan Pohon Cendana (Santalum album) dalam kegiatan penanaman pohon secara simbolis di kompleks pertanian samping Rumah Jabatan Gubernur NTT.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak para kader partai itu yang berkumpul di Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) untuk melakukan yel-yel, `Gibran-Golkar`.

Sistem noken adalah pola pemungutan suara dalam pemilu yang dilakukan di beberapa daerah di Pulau Papua. Sistem ini berbeda dengan yang biasa dilakukan di mayoritas wilayah lain di Indonesia.

Panglima TNI Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat 37 Perwira Tinggi TNI

Kemendagri akan Gelar IGA pada 12 Desember 2023

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat reformasi birokrasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).