Nasional

Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015-2021.

Teranyar, upaya kelompok oligarki tersebut, tampak dalam mempersiapan calon presiden (Capres) yang bisa dikendalikan melalui capres boneka.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan, tindakan Kemlu tersebut adalah tindakan yang tepat.

Keadaan Terus Membaik Namun Tetap Harus Waspada Dalam Perpanjangan PPKM

Bank Mandiri terus melengkapi kebutuhan layanan digital bagi nasabah, salah satunya melalui pengembangan fitur investasi pada Super App Livin` by Mandiri. 

Kepmen tersebut menetapkan status wilayah administrasi Pulau Mangkir Ketek/Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Gadang/Mangkir Besar, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

Kunjungan Kerja Delegasi BAKN DPR RI ke Swedia16-21 Mei 2022

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (WamenkumHAM) Edward O.S Hiariej memastikan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak bakal mengatur pidana lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, bersumpah akan membantu militer Taiwan jika China berani menginvasi wilayah itu, Senin (23/5).

Lalu lintas jalan di Sungai Buluh, Senin 23 Mei 2022 macet usai srempetan mobil box dan mahasiswi. Korban merupakan, warga Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV

Sejumlah tokoh akan menghadiri diskusi bertajuk "Perangi Narkoba: Menuju Indonesia Bersinar" pada 25 Mei 2022. Salah satunya adalah Sekretaris Jenderal KBPP Polri, Brigjen Pol (Purn) ADV Drs. Siswandi.

Yusron Ihza Mahendra: Selamat Ultah Indonews ke-6

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memprioritaskan putera daerah sebagai Pejabat Kepala Daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.