Pengamat Militer: Papua Itu Jantung Dunia, Maka Harus Dijaga

Jakarta, INDONEWS.ID - Kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat beberapa pekan terakhir cukup menyita perhatian berbagai pihak. Dugaan adanya sejumlah pihak atau oknum yang justru berusaha mengambil keuntungan dari konflik ini semakin memperkeruh suasana.

Penyelesaian konflik pun semakin tak menemui titik temu. Namun bagaimana pun upaya dari berbagai pihak terus dilakukan. 

Salah satu tokoh yang menaruh perhatian lebih pada penyelesaian konflik Papua ini adalah seorang Pengamat Militer dan Ahli Pertahanan, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, M.Si.

Dr. Connie menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Papua merupakan imbas dari persoalan klasik yang terus dihadapi masyarakat Papua dari waktu ke waktu yakni masalah di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Namun, ia menyebutkan, masalah ini sudah dan tengah digarap oleh pemerintah. Jokowi tambahnya, secara khusus sangat sayang pada Papua dan beliau sudah memberikan perhatian yang total terhadap masyarakat Papua. Maka dari itu, ia membantah bahwa Papua tidak terurus oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sudah mengucurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) sampai 92 triliun untuk masyarakat Papua atau rata-rata 17,5 juta per kepala. Bandingan dengan jawa hanya 1,5 per kepala" terang Connie. 

Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Politik Papua yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia (UKI) bekerja sama dengan INDONEWS.ID dan Balai Sarwono, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Kamis (5/9/19).

Selain itu, ada kemudahan lain yang diberikan kepada masyarakat Papua. Contohnya, masuk universitas tanpa test dan lain-lain. Bahkan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang terheran-heran, mengapa Papua masih juga miskin padahal kucuran dana begitu besar.

"Anak-anak Papua masuk universitas tanpa test, alokasi dana yang cukup besar, sampai-sampai Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB iri pada Papua dan kaget, koq, Papua masih miskin juga" ungkap penulis buku berjudul Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Defending Indonesia.

Maka dari itu, ia meminta agar dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap seluruh kepala daerah di Papua dan Papua Barat untuk mengecek penyaluran dana Otsus tersebut, apakah sudah sampai ke masyarakat atau tidak?

Lebih lanjut pengamat bidang bidang militer dan pertahanan keamanan itu mengatakan berhentilah untuk menyalahkan TNI-POlRI dalam menangani konflik Papua yang terjadi beberapa pekan terakhir.

Penambahan personil ke Papua pada dasarnya merupakan langkah pemerintah untuk mengantisipasi adanya tindakan separatis dari masyarakat yang ingin pisah dari NKRI. Papua, tambahnya adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari NKRI.  

"Sehingga, bila ada oknum yang berupaya memisahkan Papua dari NKRI, maka TNI-POLRI harus bertindak. Itu sudah menjadi tugasnya" jelas Presiden Indonesian Institute for Maritime Studies ini

Oleh karena itu, Connie menyayangkan ada pihak tertentu yang terus menerus memojokkan aparat dengan seruan melanggar HAM, namun justru diam ketika melihat Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terbukti membunuh aparat.

"Selalu TNI-Polri yang disalahkan. Harusnya, wartawan juga siarkan ini, OPM yang kena HAM karena mereka terbukti bunuh TNI dan Polri, biar fair" pungkasnya*(Rikardo)