Presiden Jokowi melakukan simulasi pencetakan dokumen kependudukan di Stand Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Dukcapil Kemendagri saat menghadiri acara kenduri kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.(Foto:Biro Pers Sekretariat Kepresidenan)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Jokowi mengatakan, keberadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) menjadi salah langkah maju dalam mencegah praktik korupsi dan pungutan liar yang selama ini sering terjadi. Hal ini disampaikan oleh Jokowi saat menghadiri kegiatan Kenduri Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
Jokowi sendiri memberikan apresiasi terhadap terobosan yang dilakukan oleh Kemendagri serta Pemprov Aceh. Ia pun berkesempatan untuk melakukan simulasi pencetakan dokumen kependudukan di Stand Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Dukcapil Kemendagri pada kesempatan tersebut.
"Saya kagum dengan inovasi yang dibuat, saya juga bangga Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sudah ada di provinsi paling ujung Indonesia di Kabupaten Bireuen," kata Jokowi saat menghadiri acara kendurio kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Sabtu,(22/02/2020)
Jokowi menjelaskan, dengan adanya inovasi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Selain itu, masyarakat diberikan kemudahan dalam mengurus seluruh dokumen kependudukan yang dibeutuhkan.
"Ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi dan pungli. Mesin ini akan dapat memudahkan masyarakat secara signifikan”, jelas Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut Jokowi terlihat mencoba pencetakan dokumen kependudukan, yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. “Terbukti dengan adanya ADM, proses pencetakan dokumen kependudukan tidak sampai satu menit”, tukas Jokowi
Sementara itu, Mendagri Tito yang saat itu terlihat mendampingi Jokowi mengungkapkan, pemerintah daerah sudah sangat responsif melakukan pelayanan kepada masyarakat.Salah satu contohnya yakni keberadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang sudah di Provinsi Aceh ini.
"Inovasi yang Kemendagri lakukan semata - mata untuk mendukung program Bapak Presiden, yaitu reformasi birokrasi dan kemudahan investasi melalui kemudahan pengurusan dokumen kependudukan secara elektronik," pungkas Tito.
