Nasional

Filep Wamafma Minta Kapolri Berdayakan Perwira OAP di Tingkat Nasional

Oleh : Mancik - Jum'at, 29/01/2021 16:16 WIB

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma.(Foto:Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma meminta kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memberdayakan perwira OAP di tanah Papua. Bentuknya dapat melalui upaya promosi di tingkat daerah maupun untuk skala nasional bagi anggota kepolisian yang berasal dari Papua.

Menurutnya Filep Wamafma,jumlah Orang Asli Papua(OAP) yang berada di institusi kepolisian hingga saat ini sangat terbatas. Kondisi ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh Kapolri baru melalui promosi jabatan untuk perwira OAP.

"Khususnya jabatan strategi seperti Kapolres, Kapolda, bahkan di Mabes Polri. Apabila merujuk pada pernyataan Presiden pada Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi pernah berjanji di hadapan publik, bahwa jika Papua aman, maka kenaikan pangkat akan diberikan kepada Irjen Paulus Waterpauw," kata Filep Wamafma dalam keterangan resminya kepada media di Jakarta, Jumat,(29/01/2021)

Mengutip apa yang disampikan oleh presiden, Filep Wamafma mengatakan, sangat wajar jika presiden memberikan pertimbangan khusus dalam proses kenaikan pangkat Kapolda Papua. Dapat dipahami karena kompleksitas keamanan yang membutuhkan kerja esktra dari pimpinan kepolisian di daerah.

Namun, ia menegaskan, Orang Asli Papua seperti Irjen Paulus Waterpauw sangat layak untuk mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Hal ini karena ia mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban tanah Papua melalui pendekatan budaya.

"Jika pertimbangannya adalah kamtibmas, sesungguhnya di Papua telah mampu dikendalikan oleh Irjen Paulus Waterpauw dengan pendekatan sosial kemasyarakatan selama ini. Walaupun di beberapa tempat di Papua masih terjadi kontak senjata, namun hal tersebut bukan semata-mata hanya tanggungjawab Kapolda Papua, melainkan kedua kedua institusi TNI dan Polri. Apalagi terdapat sederetan prestasi Irjen Paulus mulai dari pemberantasan narkoba, miras hingga persoalan korupsi," ungkapnya.

Ia pun kemudian membandingkan kebijakan pengkaderan di institusi TNI dalam penempatan jabatan strategi almarhum Herman Asaribab yang dipromosikan sebagai Wakasad TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra, yang pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.

Menurutnya, kebijakan penempatan jabatan di TNI bagi putra-putri asli Papua juga dapat dilakukan di unsur Polri untuk memberdayakan Orang Asli Papua. Dengan demikian, putra putri asli Papua yang mengabdikan dirinya di intitusi Polri dapat diberikan amanah yang lebih besar, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga di luar Papua.

Ia menegaskan, kebijakan seperti disebut keadilan dan afirmasi Orang Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU Otsus. Jadi, kebijakan Otsus harus diterapan juga pada institusi kepolisian.

"Kita tentu pernah mengenal Brigjen Petrus Waine, yang sudah menjalani masa pensiun. Dulu pernah ada Brigjen Ayub Asaki (alm) yang pertama kali menjabat Wakapolda Irian Jaya. Sekarang yang sedang meniti karir adalah Kombes Jhonny Isir, AKBP Semmy Ronny Thabaa, juga AKBP Victor Mackbon. Putra-putra Papua ini merupakan kebanggaan Papua. Bila mau jujur, ruang dialog justru lebih terbuka bila Orang Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di NKRI. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya permintaan Orang Papua agar putra-putri Papua diperhatikan dalam jabatan strategis di NKRI, adalah bagian tuntutan akan keadilan." tutupnya.*

 

 

Artikel Terkait