Presiden Jokowi (Foto: Antara)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia masuk dalam urutan tertinggi negara rawan terjadinya bencana. Karena itu, dia meminta jajarannya jangan hanya sibuk membuat aturan, tetapi harus melaksakan regulasi tersebut di lapangan.
"Saya ingin tegaskan beberapa hal. Pertama, jangan kita sibuk buat aturan tapi yang utama pelaksanaan di lapangan, karena itu yang dilihat oleh rakyat," kata Presiden saat menyampaikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021, yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (3/3/2021).
Jokowi juga menyampaikan, hal utama yang harus dilakukan yakni pengendalian bencana serta penegakkan standar-standarnya di lapangan. Sebagai contoh dalam bencana tektonik, jajarannya harus memastikan standar bangunan tahan gempa, terutama di fasilitas umum dan sosial.
Jokowi menekankan, pendirian harus dikawal, juga harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Dengan demikian, bila terjadi bencana di lokasi tersebut korban dapat diminimalisasi.
Baca juga : Rizal Ramli: Jokowi Telah Menyalahgunakan Kantor Kepresidenan untuk Membangun Dinasti Keluarga
"Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir. Dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang ada. Dicek dikoreksi lagi," jelasnya.
Disisi lain, Jokowi juga menekankan pentingnya manajemen tanggap darurat serta kemampuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Khususnya, pascabencana. Sebab hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat.
"Jangan sudah tinggi lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan," pungkas Jokowi.
Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Selain di Istana, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran BPBD di seluruh Indonesia. (rnl)