Terkait 110 Juta Big Data Dukung Penundaan Pemilu, Dua Media Dilaporkan Ke Dewan Pers

Jakarta, INDONEWS.ID - Pegiat media sosial sekaligus aktivis sosial, Muhammad Natsir menindaklanjuti laporannya terhadap media online CNNIndonesia dan Detik.com ke Dewan Pers terkait kode etik jurnalistik pada Kamis, 28 April 2022 lalu.

Natsir berpandangan, pemberitaan yang diterbitkan CNNIndonesia dan Detik.com mengenai 110 juta big data mendukung penundaan pemilu, tidak valid dan tak lengkap.

Diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang 110 juta big data di acara Podcast Deddy Corbuzier pada 11 Maret 2022 lalu.

"Kami dari pegiat media sosial dan aktivis sosial sedang mem-follow up laporan kami (28 April 2022) terkait dugaan pelanggaran kode etik dan penyampaian berita yang tidak valid dan tidak lengkap oleh media CNNIndonesia dan Detik.com," kata Natsir di Jakarta, Senin, 16 Mei 2022.

Akibat pemberitaan itu, kata dia, muncul berbagai tanggapan yang kemudian membuat gaduh dan merugikan berbagai pihak terutama masyarakat.

"Artinya yang 110 juta itu masih gabungan dari berbagai aspirasi, tapi oleh media dipelintir seolah-olah 110 juta big data itu semuanya menginginkan penundaan Pemilu atau Jokowi tiga periode. Silakan masyarakat buka sumber awal yakni Podcast Deddy Corbuzier. Tidak ada sedikitpun pernyataan Pak Luhut yang mengklaim 110 Juta Big Data semuanya mendukung penundaan Pemilu ataupun tiga periode," ujarnya.

"Padahal 110 juta itu masih terbagi-bagi, ada yang ingin fokus ke ekonomi, ada yang nyaman dengan Jokowi, atau bisa juga dari 110 juta itu, ada yang meminta kinerja Jokowi agar lebih baik lagi. Karena itu tidak dijelaskan secara spesifik dan mendetail," sambungnya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hasil analisa dan berkas akademik kepada Dewan Pers terkait laporan tersebut.

"Karena permasalahan ini sudah menjadi polemik besar, kegaduhan yang besar yang menyebabkan aksi di mana-mana. Padahal pernyataan awalnya di podcast Deddy Corbuzier tidak seperti itu. Sehingga merugikan Presiden Jokowi, merugikan pemerintahan yang seharusnya mampu bekerja dengan baik menjadi terganggu dengan pernyataan Pak Luhut yang dipelintir itu," katanya.

Dari pemberitaan itu, sambung Natsir, tokoh-tokoh politik juga turut mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Media-media ini menyimpulkan pernyataan di podcast padahal pernyataan tersebut tidak seperti itu. Media memelintir, kemudian beberapa tokoh mengutip pernyataan dari media ini, bukan dari sumber awalnya, yang kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," katanya.

Dengan adanya laporan itu, dia berharap masyarakat mengetahui apa sebenarnya maksud dari pernyataan Luhut Pandjaitan.

"Hal ini yang kita ingin sudahi. Namun kita juga harus mengedepankan kebenaran. Kita ingin masalah ini selesai dan memberitahukan kepada masyarakat yang benar-benar terjadi, bukan yang dipelintir oleh media. Jangan masyarakat diadu domba dengan informasi yang tidak valid. Atas dasar itu kami melaporkan ke Dewan Pers," ucap Natsir. ***