Nasional

Presiden Minta Pemerintah Daerah Segera Optimalkan Katalog Lokal

Oleh : luska - Rabu, 25/05/2022 06:29 WIB

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memberikan arahan dalam acara evaluasi aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia Selasa (24/05) di JCC, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden meminta pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan Katalog Elektronik Lokal. Selain itu, Presiden mengingatkan agar belanja APBN/APBD tidak digunakan untuk membeli produk impor.  

“Seperti yang saya sampaikan di Bali. Karena ini uang rakyat, jangan sampai kita belikan barang-barang impor. Keliru besar jika kita melakukan hal itu. Sehingga muncul gerakan BBI. ” Tegas Presiden Jokowi.

Presiden menyebut kegiatan ini akan terus dilakukan untuk dipantau dan dievaluasi. Tujuannya agar belanja produk lokal terus meningkat. “Jangan sampai APBD/APBN digunakan untuk membeli barang-barang impor. Saya lihat yang hadir disini adalah para pengambil kebijakan, keputusan dan pelaksana.“ lanjut Kepala Negara. 

Presiden juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah percepatan dengan segera mengoptimalkan Katalog Elektronik Lokal. Ia menyebut dari seluruh pemerintah daerah, ternyata baru 46 pemda yang sudah menyelenggarakan Katalog Lokal hingga saat ini. 

“Saya minta gubernur, bupati, walikota dan sekda untuk segera membuat Katalog Lokal dan memasukkan produk lokal dan produk unggulan daerah ke dalam e-katalog Lokal. Segera!” tegas Presiden.

Ia juga menyinggung bahwa regulasi Katalog Lokal sudah dipermudah oleh LKPP sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membangun Katalog Lokal.  “Saya tadi memastikan kepada Kepala LKPP, dulu berapa langkah? Delapan langkah.  Sekarang dua langkah. Sangat gampang sekali. Sehingga sekali lagi saya minta kepala daerah dan sekda untuk segera dilakukan. Segera masukkan produk lokal dan produk unggulan ke dalam e-Katalog Lokal,” ujar Jokowi.

Presiden juga meminta agar asosiasi pengusaha seperti KADIN, HIPMI dan lain-lain digandeng untuk membantu pelaku usaha lokal masuk ke dalam Katalog Lokal. Langkah yang dilakukan misalnya dengan membangun kualitas produk yang baik, membuat desain yang baik, kemasan yang menarik dan membentuk branding yang bagus sehingga semakin banyak produk daerah masuk ke dalam e-katalog.

“Arem-arem masukkan ke katalog. Kan di dalamnya ada daging, telur, beras dan lain-lain. Artinya apa? Pengusaha kecil, semuakan akan berputar. Nanti, ketika permintaan banyak akan menambah tenaga kerja dan membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita. Dan ini akan mentrigger ekonomi daerah, saya yakin itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tanpa kita sadari. “ tekan Jokowi. 

Kepala Negara juga meminta agar pelaku usaha lokal yang memproduksi barang yang tidak berkaitan dengan keselamatan tidak diwajibkan memiliki SNI. “Batu bata masa SNI, kapan mereka bisa masuk ke katalog. Nggak mungkin batu, pasir, bata dimintakan SNI. “ lanjutnya.

Presiden Jokowi meminta seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan BUMN untuk segera merealisasikan komitmen belanja PDN dan UMK yang sudah dilakukan dalam acara Temu Bisnis di Bali dan Jakarta. Presiden melihat bahwa meskipun komitmen yang dilakukan sudah tinggi, namun realisasinya masih sangat rendah. “Komitmennya sudah mencapai Rp 802 triliun, kemudian BUMN Rp292 triliun. Tapi yang kita perlukan realisasinya. Bagaimana merealisasikan karena saya baca masih dibawah 10%. Baru Rp110,2 triliun,“ pungkas Jokowi. 

Sementara itu, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, pihaknya terus melakukan transformasi untuk memudahkan semua pemangku kepentingan dalam memanfaatkan Katalog Elektronik.

”Termasuk untuk Katalog Elektronik Lokal, sesuai arahan Presiden Jokowi, ini agar APBD bisa semakin mudah dan cepat diakses oleh pengusaha daerah dan UMK-Koperasi, sehingga pemerataan ekonomi bisa kita wujudkan,” ujar Anas.

Anas menjelaskan, untuk semakin memperkuat sistem belanja pemerintah yang transparan dan akuntabel, LKPP ke depan akan memanfaatkan teknologi blockchain, yang mana akan menjadi pengadaan pemerintah pertama yang memanfaatkan teknologi tersebut. 

”Dengan teknologi ini, semua data secara otomatis terdistribusi ke semua pihak, sehingga semakin transparan dan akuntabel. Semua pihak memiliki kontrol dan akses,” papar Anas. (Lka)

Loading...
TAGS : Lkpp

Artikel Terkait