Terkait Keselamatan Banyak Orang, Insan PT KAI Wajib Pahami Bahaya Radikalisme Terorisme

Jakarta, INDONEWS.ID – PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Badan Usaha  Milik Negara (BUMN) perlu memahami bahaya penyebaran paham radikalisme dan tindakan aksi terorisme. Hal itu karena PT KAI berhubungan dengan keselamatan publik di bidang tranportasi darat.

Hal ini agar kejadian terduga terorisme seperti yang terjadi pada oknum pegawai PT KAI berinisial DE yang ditangkap aparat Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri tidak terulang kembali di tubuh PT KAI.

“Perlu diketahui bahwa PT Kereta Api ini menangani transportasi lho, kalau mereka yang terpapar itu menyalahgunakan amanat itu, (keselamatan) manusia semua hancur. Karena (kereta api) ini mengangkut orang banyak, bukan sedikit, karena ini bukan delman. Tapi Kereta Api,” kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Prof Dr. Irfan Idris, MA di Jakarta. 

Hal tersebut dikatakan Prof. Irfan Idris saat diundang menjadi narasumber pada acara “Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)”. 

Acara yang digelar di Kantor PT KAI Jakarta Railway Centre (JRC), Rabu (23/8/2023) ini dihadiri langsung oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT KAI. Seluruh pegawai KAI yang sedang tidak bertugas di seluruh Daerah Operasi (Daops) dan Divisi Regional (Divre), Divisi LRT dan Balai Yasa se-Indonesia juga mengikuti secara daring.

Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini juga perlu bersyukur karena di pemerintahan saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengadakan kereta api cepat yang dapat menghemat waktu tempuh perjalanan.

“Nah kalau dari insan PT Kereta Apinya  sendiri tidak tinggi imunitasnya (dari paham radikal terorisme) bisa hancur kita. Berbahaya sekali karena (terorisme) ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Bisa membahayakan orang banyak,” katanya seperti dikutip dari siaran pers Pusat Media Damai (PMD) BNPT.

Dirinya juga mengapresiasi aparat keamanan dari Densus 88/AT Polri yang dalam acara tersebut diundang untuk memaparkan mengenai perkembangan kasus terorisme yang menjerat pegawai PT KAI.

Dalam acara tersebut, Kasatgaswil DKI Jakarta Densus 88/AT, Kombes Pol Dani menyampaikan bahwa insan kereta api lainnya sangat terbuka dan sangat kooperatif dalam menyampaikan pendapat mereka.

“Tidak perlu disampaikan siapa nama-nama pegawai itu. Jadi itu oknumnya, jangan disalahkan PT Kereta Apinya, karena dia sudah lama terpapar. Jadi DE ini belum menjadi pegawai KAI, saat dia masih sekolah menengah dia sudah bergerak (berhubungan dengan kelompok radikal),” kata Prof Irfan. 

Hal itu menurut Prof Irfan, memang perlu dilakukan verifikasi berlapis dan berkesinambungan, systemnable dan harus dilanjutkan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai PT KAI agar kejadian tersebut tidak kembali terulang.

“Bersyukur Komisaris Utama PT Kereta Api adalah Pak Kyai Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU) yang turut hadir disini sangat memahami tentang akar radikalisme,” kata Prof Irfan.

Untuk itu Prof Irfan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan jajran PT KAI dalam membuat acara tersebut agar kasus tersebut tersebut tidak terjadi ataupun terulang di jajaran BUMN ataupun instansi Lembaga negara lainnya.

“Saya kira BUMN BUMN yang lain harus mencontoh perkeretaapian atau insan kereta api. Ini wake up call, tindakan amputasi yang dilakukan pimpinan (KAI) agar (paham radikalisme) ini jangan menyebar. Karena (virus radikalisme) ini tidak kelihatan. Inilah perlunya kita menguatkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Karena cinta tanah air bagian dari iman,” ujar mantan Direktur Deradikalisasi BNPT ini.

Dirinya sangat mengapresiasi jajaran Direksi PT KAI yang sudah menegaskan kepada para pimpinan di setiap setiap Daop maupun Divre untuk terus memantau pegawainya. Untuk itu dirinya juga berharap PT KAI ini kedepannya bisa menyeleksi pegawai pegawainya lebih ketat lagi, bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai berhubungan satu dengan yang lain setelah masuk di dalam PT KAI.

“Seleksinya sudah benar. Tinggal bagaimana kita meng-update instrumen itu dan secara berkala dilakukan. Jajaran direksi memantau, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi ada penanaman  nilai-nilai kebangsaan. Harus dilihat juga rekam jejak digitalnya. Karena ini sangat halus, tidak bisa memilih. Karena dari Profesor aja juga ada yang terpapar,” katanya mengakhiri.

Tidak Mentoleransi Tindakan Radikalisme dan Terorisme di Tubuh KAI

Sementara itu Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo menjelaskan bahwa tujuan diadakannya “townhall meeting” ini merupakan upaya pihaknya untuk mempertegas bahwa KAI dengan dukungan dari BNPT dan Densus 88 mempunyai standing yang jelas bahwa tidak mentolerir tindakan radikalisme dan terorisme di tubuh KAI.

“Dan kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kerja sama dengan kepolisian bahwa semua apa yang tidak mematuhi akan kita tidak tegas,” ujar Didiek Hartantyo.

Dari penjelasan para narasumber yang telah memberikan paparannya  dalam acara tersebut pihaknya akan terus membangun wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada seluruh pegawai di jajarannya.

“Dan dalam waktu dekat nanti kami bersama dengan BNPT dan juga Densus 88/AT Polri akan langsung melakukan sosialisasi ke seluruh Daop dan Divre dan seluruh jajaran kereta api dimanapun berada. Ini agar pencegahannya efektif, continue dan berkelanjutan,” ujar pria yang sebelumnya berkarir sebagai Bankir di Bank Mandiri ini.

Oleh karena itu dengan adanya kejadian yang menimpa oknum pegawainya itu, pihaknya akan senantiasa untuk terus melindungi karyawannya dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme seperti arahan dalam paparan yang disampaikan Komisaris Utama PT KAI, BNPT, Densus 88 dan juga dari Kementrian BUMN.

“Jelas sekali memahamkan ini bukan sesuatu yang gampang tetapi kita akan terus lakukan. Bagaimana kita membangun kebangsaan dan keagamaan yang toleran di Bumi Pertiwi ini  dengan berlandaskan Pancasila dan loyalitas NKRI itu harga mati,” katanya.

Tidak Sendirian

Dalam kesempatan tersebut Komisaris Utama PT KAI, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA, mengaku  sangat kaget dengan ditangkapnya DE oleh aparat Densus 88/AT Polri dalam kasus terorisme ini.

“Saya orang yang sangat kaget. Di kalangan KAI ini ada yang menjadi terduga teroris. Dan saya yakin masih ada lagi, itu tidak sendirian,” ujar Prof Said Aqil.

Untuk itu ke depan dirinya meminta seluruh perusahaan BUMN dan juga instansi pemerintah lainnya untuk melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme.

Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air juga harus terus dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut

“Tentunya harus terus-menerus seperti ini, tidak cukup hanya sekali. Dan tidak cukup hanya di pusat tetapi harus di setiap Daop atau Divisi Regional, dan harus juga di setiap BUMN. Termasuk juga di kementerian-kementerian. Bisa kita lihatlah saya berani bertanggung jawab ngomong seperti ini. Di Telkom, PLN, Pertamina, Direktorat Jenderal Pajak itu banyak sekali (yang terpapar),” ujarnya.

Sementara itu Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Sandry Pasambuna sebagai Ketua Panita Pelaksana townhall meeting dalam sambutan laporannya mengatakan bahwa acara  ini sebagai tindak lanjut untuk melindungi sebanyak 31.370 pekerja PT KAI dan anak perusahaan dari paham-paham radikalisme.

“Insiden yang menimpa salah satu pekerja kami, meskipun memprihatinkan, memberikan kita peluang untuk kembali merenungkan dan mengokohkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Wawasan kebangsaan merupakan pilar yang mengukuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Pilar yang terdiri atas implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Sandry.

Karena menurut Sandry, di tengah gejolak global, kita harus mampu memperkuat ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Untuk itu momentum ini menjadi pengingat penting bagi kita untuk lebih proaktif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

“Kami mengajak setiap individu di sini untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap segala tanda-tanda ekstremisme yang mungkin muncul di sekitar kita. Melalui edukasi dan komunikasi yang efektif, kita dapat mencegah penyebaran paham-paham yang memecah persatuan dan mengancam kedamaian,” ujarnya mengakhiri. ***