Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Banyak suara berseliweran yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak berani memecat Gibran Rakubuming Raka sebagai kader PDIP.
Mereka mengembangkan narasi tersebut bertujuan menggiring opini publik untuk kepentingan pragmatis.
Jika Gibran tidak dipecat, maka PDI-P seolah bermain "dua kaki". Tapi jika Gibran dipecat, kelompok kekuatan politik akan mainkan politik "playing victim" sebagai orang yang dizolimi. Ini dapat disebut sebagai politik jebakan batman.
Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing mengatakan, pandangan tersebut sangat tidak mendasar dan tidak mengenal partai PDI-P secara komprehenship.
“Orang yang membangun narasi tersebut tidak paham betul karakter politik PDI-P selama ini. Secara ideoligis, PDP-P punya pendirian politik yang tegas, sebab partai ini lahir dan dibesarkan dari sebuah perjuangan kerja keras dengan tetesan air mata dan darah. Itu nyata,” ujar Emrus yang juga pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut.
Menurutnya, saat ini, Gibran sudah menjadi realitas politik sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Karena itu, menurut Emrus, sebaiknya secara satria Gibran yang mengajukan mundur diri partai PDIP.
“PDI-P sangat jelas garis politiknya. Partai ini lahir sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan otoriter Orde Baru (Orba). Tidak satu partaipun di Indonesia yang setegas dan seberani PDI-P. Sebaliknya, bahkan tidak jarang beberapa partai politik menunjukkan politik pragmatisnya,” bebernya.
Emrus memberi contoh pada Probowo dengan Partai Gerindranya. Pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo mengambil posisi kompetitor bagi Jokowi yang diusung PDI-P. Pemilu 2019 PDI-P menang di Pileg dan Pilpres yang membuat Jokowi menjadi presiden dua periode.
Probowopun turun posisi dari kompetitor yang setara dengan Jokowi pada Pilpres 2019, rela dan serta merta menjadi pembantu Jokowi di pemerintahan.
“Justru sikap dan perilaku politik semacam ini belum mempunyai garis yang tegas secara ideologis. Sejatinya, Prabowo dan Partai Gerindra berada di luar kekuasaan sebagai oposisi bagi pemerintahan Jokowi,” ucapnya.
Sebab, kata Emrus, peran oposisi sama mulianya dengan pemerintah bagi rakyat. Oposisi bisa melakuksn kontrol terhadap kekuasaan. Tapi acapkali ada partai politik dan aktor politik tertentu masih lebih baik memilih "menghambakan" diri terhadap kekuasaan.
“Sikap dan perilaku politik semacam ini dipastikan merusak tatanan demokrasi kita di negeri ini yang diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa terutama gerakan mahasiswa tahun 1998 dengan tagisan dan air mata. Bahkan masih ada aktivis belum kita ketahui di mana rimbanya,” katanya.
PDI-P, tegas Emrus, bukanlah partai yang berdiri di atas politik pragmatis. “Lihat masa pemerintahan SBY dua periode, PDI-P mengambil garis posisi yang tegas di luar pemerintahan (opisisi). Karena itu, partai ini berani nenjadi oposisi, dan mengabdi untuk rakyat ketika menjadi pemenang legislatif dan eksekutif, baik menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, resmi keluar dari PDI Perjuangan karena tidak tegak lurus dengan kebijakan dan keputusan partai.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023.
Menurut Bung Komar, sapaannya, berhentinya keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan terjadi ketika dia mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.
Sebab PDI Perjuangan sudah memilih Ganjar Pranowo sebagai Capres pada 23 April 2023 yang kemudian didukung juga oleh partai-partai lain seperti PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.
“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi Cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh,” kata Komar.
Dia mengatakan, dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti dan beralih itu hal yang biasa. “Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDI Perjuangan,” bebernya.
“Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan Partai dan TPN Ganjar-Mahfud,” lanjut Bung Komar.
Ketegasan PDI Perjuangan ini sekaligus juga memberi kepastian baik kepada publik maupun semua kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.
“Pernyataan tegak lurus, hitam putih ini sudah berulang kali ia sampaikan. Kader lain seperti FX Rudi yang menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta juga telah menyatakan dengan tegas tentang keharusan dan etika sebagai bekas kader,” katanya. ***