Kudus, INDONEWS.ID - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi (Hendi) terus berupaya mendorong pelaksanaan konsolidasi dan penguatan regulasi pengadaan barang/jasa di berbagai sektor. Khususnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dalam menjalankan kegiatannya, tidak terlepas dari proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Dorongan tersebut disampaikan Kepala LKPP dalam kegiatan Sosialisasi Konsolidasi dan Penguatan Regulasi PBJ di BLUD pada Selasa (30/10).
Kepala LKPP menyampaikan bahwa dalam memberikan layanan penyediaan barang/jasa, BLUD harus mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, mengingat terdapat 5.040 BLUD di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya, sebanyak 531 BLUD berada di Jawa Tengah. Jika melihat data SiRUP LKPP, Jawa Tengah memiliki potensi belanja BLUD senilai Rp3,91 triliun dan sudah direalisasikan melalui e-Purchasing senilai Rp367,12 milyar atau 9,38 persen terhadap total pagu belanja BLUD di Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan nasional.
”Mari kita kemudian samakan hati dan pikiran kita terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden RI yakni belanja pemerintah baik APBN/APBD diprioritaskan untuk PDN dan UMKK. Apa urgensinya? Jika APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMKK, itu akan mampu menggerakkan ekonomi hingga 1,8 persen dan membuka 2 juta lapangan kerja. Maka dari itu ekonomi akan tumbuh berkembang dan pasti dampaknya bagus untuk kita. Mari kita gunakan uang negara untuk kepentingan yang lebih tepat, bermanfaat, taat azas, taat prosedural, dan untuk Indonesia lebih baik dan lebih maju,” kata Hendi.
Lebih lanjut, Hendi juga mendorong terlaksananya konsolidasi pengadaan di berbagai sektor pengadaan barang/jasa di BLUD yang dilakukan melalui Katalog Elektronik. Hendi menegaskan, melalui katalog elektronik seluruh transaksi PBJ dapat tercatat pada sistem, dan pengadaan dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan transparan.
Baca juga : Terbitkan SE Nomor 8 Tahun 2023, LKPP Tegaskan Aturan Implementasi Peningkatan Penggunaan PDN dalam PBJP
Mewakili Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah Yasip Khasani menyampaikan apresiasinya atas langkah-langkah LKPP yang terus mendorong optimalisasi anggaran belanja barang dan jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi pada BLUD, diantaranya dengan merancang paket pengadaan yang lebih teliti sehingga paket yang dikerjakan lebih sedikit dengan strategi konsolidasi.
“Dengan begitu akan lebih efisien dan efektif dari sisi waktu, tenaga, dan biaya. Jika seluruh BLUD bisa didorong untuk melaksanakan pengadaan melalui konsolidasi, diharapkan dapat meningkatkan value for money. Manfaat lain meotde konsolidasi dapat meminimalisasi masalah yang timbul di kemudian hari sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik," ungkap Yasip.
Adapun LKPP sendiri telah berhasil mendorong konsolidasi pengadaan dengan nilai total efisiensi mencapai RP2,03T. Di antaranya dilakukan di bidang Laptop PDN (efisiensi Rp626M), Pupuk NPK (efisiensi Rp95M), Alat Kesehatan USG 2 dimensi dan antropometri kit (efisiensi Rp913,1M), BKB Kit Stunting (efisiensi Rp63,7M), Bahan Pakaian PDH dan Seragam sekolah PDN Regional Jateng (efisiensi Rp106,3M), dan logistik pemilu 2024 (efisiensi Rp225,7M). Selanjutnya, LKPP akan melakukan konsolidasi pengadaan seperti Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Asphalt Buton, dan BBM serta Pelumas Kebutuhan TNI.
Hendi optimis apabila konsolidasi pengadaan di BLUD Jawa Tengah telah diterapkan, maka prinsip efisiensi, kemudahan dalam proses PBJ, dan tujuan PBJ dapat terwujud. BLUD dapat memperoleh produk dengan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih kompetitif. “Semangatnya adalah belanja seirit-iritnya, manfaat sebesar-besarnya, tidak untuk kepentingan pribadi. Saya harap tidak ada lagi main-main dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” imbuhnya.