Jakarta, INDONEWS.ID - Pembenahan birokrasi mutlak dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah pasca Pandemi Covid-19.
Hal ini menjadi nada utama webinar Tata Kelola Ekonomi Daerah Pasca Pandemi yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Populi Center pada 12 November 2021.
Hadir sebagai pembicara Analis Kebijakan KPPOD Michico Tambunan, Direktur Centre of Economic and Low Studies Bhima Yudhistira, dan Direktur Apindo Research Institute Agung Pambudhi.
"Setelah pandemi selesai, terdapat 5 (lima) tantangan tata kelola ekonomi yang memicu terjadinya krisis ditandai dengan terjadinya krisis energi, krisis pangan, lingkungan hidup, daya saing dan digitalisasi” kata Bhima.
Menurutnya, krisis ini memicu inflasi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Daerah juga tidak bisa lagi bergantung pada ekspor komoditas yang sifatnya sangat sementara dan bernilai tambah rendah.
“Dari sisi daya serap anggaran sangat mengecewakan, dimana realisasinya perseptember 2021 berkisar 190 triliun lebih dana pemda mangkrak di perbankan”, ungkapnya
Terkait pelayanan perizinan, Michico memaparkan faktor penghambat dan pendukung pelayanan perizinan selama dan pasca-pandemi.
"Hasil assessment KPPOD menemukan bahwa pelayanan perizinan berusaha pasca pendemi masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari regulasi, digitalisasi dan kepastian proseduk waktu dan biaya dalam mengurus perizinan berusaha,”jelasnya.
Menurut Michico, pengesahaan UU Cipta Kerja memiliki dampak positif untuk mepermudah pelayanan berusaha melalui OSS RBA. Namun, dalam proses implementasinya masih dihadapkan sejumlah kendala seperti regulasi yg belum siap, Kapasitas SDM yang kurang, dan belum terintegrasi SIMBG, Amdal-Net dan juga Gistaru.
Merespons tantangan dan masalah tersebut, Agung Pambudi menyatakan harus ada penguatan kapasitas birokrasi dalam mendukung implementasi aplikasi berbasis digital dalam pelayanan perizinan.
Iajuga menekankan pentingnya meningkatkan edukasi publik khususnya terkait transformasi pelayanan manual menuju daring (online); serta pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis digital, terutama di luar Jawa dan wilayah terluar Indonesia.
"Tantangannya adalah menyelesaikan tegangan antara political office dan bureaucratic office untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas," tegasnya.
Menurutnya, hal ini juga harus didukung dengan hadirnya kepemimpinan yang visioner dan transformatif untuk mengawal transformasi menuju digitalisasi pemerintahan di era disrupsi teknologi informasi yang begitu cepat.*