Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa isu tentang rencana peletakan batu pertama untuk ibukota baru di Kalimantan pada bulan depan tidak benar.
Dikatakan Basuki pada Minggu (28/7/2019), peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Agustus 2019 itu mustahil dilakukan karena menurutnya hal ini harus melalui persetujuan (izin) dari berbagai pihak dan tentu saja memakan waktu yang cukup lama.
"Harus izin DPR dulu dan harus ada undang-undangnya. Tidak semudah itu, mungkin bulan depan Presiden (baru) akan menyampaikan program ini dalam pidatonya. Mungkin," ujar Basuki.
Dijelaskan Basuki, bahwa sesuai rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam waktu dekat, data-data terkait pemindahan ibu kota sudah lengkap.
"Kemarin kami rapat di bappenas, kami mengkaji lebih dalam supaya 2 bulan ini datanya lebih lengkap untuk bisa disajikan ke Presiden sehingga Beliau bisa memutuskan dimana lokasinya," pungkas Basuki.
Menurutnya, untuk desain kota baru ini ditetapkan sesuai dengan lokasi yang diputuskan oleh Presiden. Sementara itu, untuk tataran kebijakan tekis diputuskan oleh Bappenas, Kementerian PUPR dan juga DPR. (rnl)