Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D. adalah dosen pada Prodi Magister Teknik Elektro UKI. (Foto: Ist)
Oleh: Atmonobudi Soebagio*)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Pemerintah akan menerapkan pajak karbon sebesar Rp. 30,-/kg karbon dioksida ekivalen (CO2e), atau satuan setara. Peraturan pajak karbon ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2021, namun akan mengikuti peta jalan perubahan iklim. PLTU Batubara merupakan salah satunya yang dikenai pajak karbon. Dan uji emisi karbon akan dimulai pada 24 Januari 2021.
Tabel pembangkitan listrik di A.S. termasuk pembangkit daya listrik independen,
Baca juga : Pengembangan Bisnis Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan di Indonesia Sangat Penting dan Mendesak
serta emisi CO2 berdasarkan jenis bahan bakar in 2019.
|
Jenis Baha Bakar |
Pembangkit Listrik |
Emisi Co2 |
|
|
|
|
Juta kWh |
Juta metrik tons |
Juta ton pendek |
Kg per kWh |
|
Batubara |
947.891 |
952 |
1.049 |
1,003 |
|
Gas alam |
1.358.047 |
560 |
617 |
0,413 |
|
Minyak bum |
15.471 |
15 |
17 |
0,967 |
|
Pembangkit listrik jenis combined cycle tidak termasuk dalam tabel ini. |
||||
PLTU Batubara memang jenis pembangkit yang paling polutif emisi karbonnya, yaitu sebesar 1,003 kg/kWh (lihat tabel). Sebetulnya, pembangkit listrik berbahan bakar minyak maupun gas juga menyebabkan emisi karbon, meskipun lebih rendah daripada batubara. Pembangkit listrik berbahan bakar minyak bumi mengemisikan karbon sebanyak 0,967 kg/kWh, dan pembangkit listrik berbahan gas sebesar 0,413 kg/kWh.
Selama ini telah dilakukan uji emisi karbon secara gratis bagi kendaraan bermotor dan bersifat sukarela. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas proses pembakaran pada mesin kendaraan tersebut dan menyarankan bila harus diservis. Dan hasil pengukuran tersebut juga dapat diukur kondisi mesin kendaraan secara umum di sebuah kota/wilayah.
Tidak tertutup kemungkinan, bahwa kelak diberlakukan kewajiban bagi setiap kendaraan bermotor untuk dites emisinya, sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum membayar pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan STNK yang berlaku lima tahun sekali. Bila tidak lolos tes emisi, maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak layak berada di jalan umum, dan wajib diperbaiki sistem pembakaran mesinnya demi memperoleh ijin dikendarai di jalan umum.
Kondisi CO2 dunia pada tahun ini sekitar 400 juta ton, atau 1,2% lebih rendah daripada kondisi puncak di tahun 2019. Bila semua tadi diterapkan di Indonesia, maka kita selaku bangsa sudah ikut berpartisipasi secara langsung dalam menurunkan emisi karbon dunia. Semoga.
*) Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D. adalah dosen pada Prodi Magister Teknik Elektro UKI.