Menko Airlangga: Bukan Penonton di Negara Sendiri, Perempuan Menjadi Aktor Penting Penopang dan Pemberdayaan Ekonomi

Jakarta, INDONEWS.ID - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh solid sebesar 5,17% pada triwulan II 2023, menjadi modal bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Diiringi dengan situasi sosial masyarakat atau pergerakan ekonomi yang terus membaik pasca pandemi, hal tersebut 
tergambarkan dari tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan yang menurun.
Dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Jakarta, Selasa (17/10).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kontribusi dari seluruh aktor ekonomi.

“Salah satu yang perlu didorong adalah bagaimana kaum perempuan ini menjadi aktor untuk 
mendorong dan menopang kemajuan ekonomi. Jadi kaum perempuan bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah tentu akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan,” tegas Menko Airlangga.

Dari segi pangan, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa salah satu yang paling penting 
untuk didorong yakni gerakan memerangi food waste.

“Ini real. Bagaimana food waste itu bisa 
dimanfaatkan dan kita bisa membuatnya efisien.Karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan pangan,” ujar Menko Airlangga.

Terkait akses terhadap layanan keuangan formal, Pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan. 

Dengan dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan, akses keuangan 
inklusif di Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8% pada 2016 saat SNKI diluncurkan, menjadi 85,1% pada tahun 2022. 

Namun, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan 
masyarakat dimana saat ini baru mencapai 49,68%. Hal ini menandakan penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.

Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong,  ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang 
disediakan Pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, SNKI juga bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan 
akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau, untuk mendukung aktivitas produktif perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian. Sesuai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang kelima yakni “Kesetaraan Gender”, Pemerintah berkomitmen 
menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Upaya untuk memberikan kesempatan dan mendorong perempuan agar dapat terus 
berkembang salah satunya melalui peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital. 

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti fasilitas pembiayaan, dalam 
bentuk Kredit Usaha Rakyat dan Program Kartu Prakerja. 

“Perempuan Indonesia Maju harus menjadi akselerator, fasilitator, dan agregator daripada 
Kredit Usaha Rakyat. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat 
dalam pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat terus berkarya untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh, dan itu karena perempuan Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI selaku Ketua Dewan Perlindungan PIM, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, serta para pelindung, pembina, penasehat dan pengawas PIM.