Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar pertemuan tahunan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) pada 26– 29 Januari 2024 di Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar pertemuan tahunan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) pada 26– 29 Januari 2024 di Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
Sebanyak 343 peserta mengalami keramahtamahan Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) dan PGI Wilayah Sumatera Barat yang menjadi tuan dan puan pertemuan.
“Kami juga mensyukuri topangan dan kehadiran pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta Sekretaris Umum Dewan Gereja Sedunia,” ujar Majelis Ketua Sidang MPL, Pdt. Binsar Parlindungan Sababalat, S.Th – GKPM melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (1/2).
Hadir juga Majelis Ketua Sidang MPL Pdt. Elifas Tomix Maspaitella – GPM; Pdt. Hizkia Rollo, S.Th, M.Th - PGIW Papua; Pdt. Fitria Rambu Sabatti – GKS; Pdt. Eunike Trikayasuddhi, S.Si (Teol) – GKJ; dan Sekretaris Persidangan Pdt. Jacklevyn F. Manuputty.
Dia mengatakan bahwa pihaknya bersyukur atas perkembangan positif dalam kehidupan ekumenis, khususnya partisipasi penuh gereja dalam mendukung program kerja PGI yang dilaksanakan di beberapa wilayah.
Laporan MPH juga menunjukkan keadaan keuangan yang lebih baik dalam rumah bersama. Hal ini memberikan harapan bagi ziarah gereja-gereja di Indonesia sebagai sesama murid Kristus yang bersaksi tentang iman, harapan, dan cinta kasih dalam dunia milik Allah.
Gereja-gereja di Indonesia berkomitmen untuk terus berziarah bersama komunitas ekumenis global untuk keadilan, rekonsiliasi, dan kesatuan berhadapan dengan krisis multidimensional (poly-crisis) dalam dunia hari ini.
Peserta sidang menikmati alam Mentawai yang indah sekaligus prihatin terhadap pembangunan infrastruktur yang sangat terbatas di pulau ini. Di gegap gempita pembangunan infrastruktur bangsa, Mentawai seperti terlupakan.
Pengabaian pembangunan Mentawai merupakan bentuk kekerasan struktural yang dapat melumpuhkan daya masyarakat membangun hidup dan alamnya. Persidangan meminta kepada pemerintah nasional maupun daerah untuk memperhatikan dan mendukung pembangunan daerah ini dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi, termasuk melalui pariwisata, di daerah yang kaya sumber daya alam ini tidak boleh dengan cara mengeksploitasi alam dan membiarkan masyarakat sekedar sebagai penonton.
Bangsa kita perlu menghargai dan belajar secara kritis dari kearifan lokal masyarakat adat sebagai salah satu sumber hikmat membangun peradaban bangsa.
Persidangan juga mengucapkan terima kasih kepada gereja-gereja anggota PGI dan berbagai mitra ekumenis yang telah memulai memberikan perhatian dan dukungan kepada warga gereja dan masyarakat di Mentawai.
Pada saat yang sama, Sidang ini mendorong gereja-gereja anggota PGI dan berbagai mitra ekumenis yang lain untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat Mentawai secara holistik.
Pikiran pokok sidang ini adalah “Spiritualitas Keugaharian: Membangun Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadilan Serta Politik yang Bermoral dan Beretika”.
Terkait spiritualitas ugahari, sesi-sesi belajar di persidangan menekankan pentingnya pengendalian diri semua anak bangsa.
Dalam Sidang ini kami belajar bahwa peran gereja untuk pengendalian diri itu dapat dilakukan melalui pendidikan prarasional dalam bentuk kesenian dan olahraga yang membentuk karakter anak.
Hal ini penting untuk menanggapi dan mentransformasi masalah-masalah dalam keluarga, seperti pengaruh negatif teknologi digital, kesehatan mental, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya angka bunuh diri, kecenderungan menyakiti diri di kalangan remaja, dan kekerasan seksual yang muncul dalam percakapan di persidangan.
Presiden Harus Netral dalam Pemilu
Khusus dalam momen politik elektoral yang sedang berlangsung di negeri ini, persidangan menyatakan prihatin terhadap gejala kesuraman demokrasi tanah air, terutama terkait makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara.
“Demi penguatan kualitas demokrasi, semua penyelenggara negara, termasuk presiden, harus netral dalam Pemilu. Para penyelenggara negara tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon, melainkan harus tunduk terhadap konstitusi dan menjaga nilai-nilai etis-moral bangsa yang melampaui sekadar kepatuhan pada hukum, demi keutuhan dan kelangsungan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Sidang juga menyerukan kepada umat Kristiani di Indonesia untuk bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil bangsa mengawal pelaksanaan Pemilu sehingga dapat berjalan tanpa tekanan dan kecurangan, termasuk dalam bentuk politik uang.
Umat Kristiani Indonesia turut bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu secara damai, sukacita, bebas, jujur dan adil. Lebih dari itu gereja-gereja di Indonesia perlu terlibat dalam pendidikan politik secara berkelanjutan untuk memperkuat mutu demokrasi bangsa.
“Dalam ucapan syukur atas pimpinan Allah bagi persidangan MPL ini, kami memohon dukungan doa segenap umat Kristiani Indonesia bagi persiapan Sidang Raya XVIII PGI yang akan berlangsung pada November 2024 di Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya. ***