Dewan Pakar BPIP: Paradigma sosial-kemanusiaan harus dikembangkan dalam Society 5.0.

Bandung, INDONEWS.ID -"Di tengah revolusi IT yg melanda dunia, nilai-nilai luhur Pancasila justru bisa menjadi filter peradaban, mana yang baik mana yang buruk bagi masyarakat Indonesia". Hal itu disampaikan Dr. Darmansjah Djumala, MA, Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri pada Symposium on State Ideology and Digital Humanities di kampus ITB, Bandung, 5 November 2022.

Dalam presentasinya yang berjudul “Masyarakat Digital dalam Paradigma Pancasila: Nasionalisme dan Internasionalisme dalam Revolusi IT”, Dr Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Autria dan PBB di Wina, menegaskan kembali bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah sekumpulan nilai yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Ketika revolusi IT masuk dengan segala dampak baik dan buruknya, bangsa Indonesia secara alamiah akan menyaringnya dengan pedoman nilai yang sudah diyakini kebenarannya. Hal itu bisa terjadi karena nilai-nilai Pancasila sudah embedded (menyatu) dan built-in (tertanam) dalam sanubari bangsa Indonesia.

Selain Dr. Djumala sebagai narasumber, simposium juga menghadirkan Prof. Dr. Abdurahman Mas’ud (UIN Walisong0, Semarang), Prof.Dr. Andi Faisal Bakti (Direktur CIDES), Dr. M. Sabri, MA (Direktur Pengkajian Kebijakan, BPIP) dan Wariki Sutikno (Direktur Politik dan Komunikasi, Bappenas).

Simposium bertujuan untuk mengumpulkan masukan sebagai bahan penyusunan pedoman kebijakan membangun Masyarakat 5.0 yang berparadigma Pancasila. Pada bagian lain presentasinya, Dr. Djumala menegaskan kembali keyakinannya bahwa Pancasila memang sudah teruji ketangguhannya dalam mengahadapi gejolak politik, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Ketangguhan dan survival-nya dalam beradaptasi dengan segala cuaca politik global itulah yang menjadikan Pancasila sebagai “keimanan politik” bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam membangun Masyarakat 5.0 yang berbasis IT tingkat tinggi, Dr. Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Priden/Sekretaris Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa Indonesia sudah pasti dihadapkan pada interaksi dan kerjasama dengan berbagai negara dunia. Dalam konteks itu hendaknya semangat nasionalisme harus senantiasa jadi pegangan.

Namun demikian, mengutip ajaran Bung Karno, Dr. Djumala mengingatkan bahwa nasionalisme Indonesia bukanlah sikap menarik diri dari pergaulan internasional. Tapi justru berkembang dalam taman sari internasionalisme dengan mengindahkan kaidah-kaidah kemanusiaan.

Sebaliknya, ketika mengadakan kerjasama internasional, sikap bangsa Indonesia harus berpijak pada nasionalisme yang berakar kuat dalam jatidiri dan identitas bangsa Indonesia. Nasionalisme dan internasionalisme harus saling mengisi dan menguatkan. Dalam keseimbangan nasionalisme dan internasionalisme inilah nasionalisme Indonesia menemukan bentuknya:  nasionalisme yang berdimensi sosial-kemanusiaan. “Paradigma sosial-kemanusiaan inilah yang harus dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan menyongsong Masyarakat 5.0”, tandas Dr. Djumala.(Lka)